Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga:

Keinginan PDIP Masuk Koalisi Terhadang Wapres Gibran

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diyakini  belum akan bergabung secara formal ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Gara-garanya dalam Koalisi Merah Putih masih ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wapres RI.

"Bagi PDIP, Gibran adalah representatif Jokowi,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Kamis 5 Juni 2025. 


Menurutnya, siapa saja yang menjadi representatif Jokowi, akan dinilai berseberangan dengan PDIP. Ini menjadi hambatan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo.

Selain itu, kata Jamiluddin, Gibran bersama Jokowi sudah resmi dipecat PDIP dan dianggap pengkhianat.

"Karena itu semakin  menyulitkan bagi PDIP untuk bergabung ke koalisi Prabowo,” kata Jamiluddin. 

Meski demikian, Jamiluddin berpandangan bahwa bukan berarti tertutup bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Presiden Prabowo. Hanya saja koalisinya tidak di pemerintahan.

Dengan kata lain, PDIP sepertinya sangat terbuka bila koalisi dengan pemerintahan Prabowo terjadi di parlemen. Koalisi ini hanya ditujukan kepada kebijakan dan program Presiden Prabowo, tidak termasuk dengan Wapres Gibran.

“Koalisi seperti itu sebetulnya sudah berjalan di DPR. Hanya saja masih bersifat informal,” kata Jamiluddin.  

Hal itu terlihat dari dukungan PDIP terhadap kebijakan dan program Presiden Prabowo. Praktis tidak ada kritik dari PDIP di parlemen terhadap Prabowo. Kritik tajam justru ditujukan ke Wapres Gibran.

“Peluang lain PDIP bisa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo bila Gibran sudah tidak lagi menjadi Wapres,” kata Jamiluddin.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya