Keinginan PDIP Masuk Koalisi Terhadang Wapres Gibran

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diyakini  belum akan bergabung secara formal ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Gara-garanya dalam Koalisi Merah Putih masih ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wapres RI.

"Bagi PDIP, Gibran adalah representatif Jokowi,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Kamis 5 Juni 2025. 

Menurutnya, siapa saja yang menjadi representatif Jokowi, akan dinilai berseberangan dengan PDIP. Ini menjadi hambatan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo.

Selain itu, kata Jamiluddin, Gibran bersama Jokowi sudah resmi dipecat PDIP dan dianggap pengkhianat.

"Karena itu semakin  menyulitkan bagi PDIP untuk bergabung ke koalisi Prabowo,” kata Jamiluddin. 

Meski demikian, Jamiluddin berpandangan bahwa bukan berarti tertutup bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Presiden Prabowo. Hanya saja koalisinya tidak di pemerintahan.

Dengan kata lain, PDIP sepertinya sangat terbuka bila koalisi dengan pemerintahan Prabowo terjadi di parlemen. Koalisi ini hanya ditujukan kepada kebijakan dan program Presiden Prabowo, tidak termasuk dengan Wapres Gibran.

“Koalisi seperti itu sebetulnya sudah berjalan di DPR. Hanya saja masih bersifat informal,” kata Jamiluddin.  

Hal itu terlihat dari dukungan PDIP terhadap kebijakan dan program Presiden Prabowo. Praktis tidak ada kritik dari PDIP di parlemen terhadap Prabowo. Kritik tajam justru ditujukan ke Wapres Gibran.

“Peluang lain PDIP bisa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo bila Gibran sudah tidak lagi menjadi Wapres,” kata Jamiluddin.