Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL
Pemerintah diminta memberikan perhatian serius dan dukungan konkret terhadap sektor industri manufaktur di Indonesia.
Sebab, sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta neraca perdagangan dan ekspor.
"Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan resminya, Kamis 5 Juni 2025.
Saleh menyebut bahwa selain memberikan kontribusi ekonomi, industri manufaktur juga menciptakan jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung, tetapi juga pekerjaan yang tercipta dari efek berantai melalui rantai distribusi produk.
"Artinya, sektor industri manufaktur ini jelas sangat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.
Berkenaan dengan itu, Komisi VII DPR RI juga meminta pemerintah untuk mendukung upaya sektor industri manufaktur untuk tetap hidup di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif.
Pasalnya, dalam beberapa hari belakangan ini, Saleh mendapatkan informasi ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Seperti industri pulp dan kertas, serta industri keramik, mengalami hambatan yang bisa berdampak pada produktivitas dan daya saing.
"Kalau industri pulp dan kertas, mereka kesulitan mendapatkan garam industri. Katanya, ada aturan baru dari pemerintah yang akan membatasi impor bahan baku penolong utama tersebut," kata Saleh.
Menurut Saleh, jika bahan baku penolong utama itu dibatasi, tentu akan mengurangi produksi dan itu berimplikasi terhadap banyak hal, termasuk pada neraca perdagangan dan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Sementara itu, industri keramik disebut mengalami kendala dalam pemanfaatan gas bumi dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ia menilai mekanisme penyaluran yang berlaku saat ini tidak berpihak kepada pelaku usaha.
"Kuota yang diberikan oleh PGN rendah. Bahkan, kuota tersebut ditentukan di akhir bulan setelah pemakaian, bukan di awal sebelum dimanfaatkan. Ini dinilai tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian," kata Saleh.
Mengingat pentingnya peran sektor manufaktur, Saleh pun meminta pemerintah segera merespons aspirasi dari pelaku industri dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempermudah, bukan mempersulit dunia usaha.
“Kita berharap jangan ada kebijakan pemerintah yang mempersulit dunia usaha. Justru sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan sehingga investasi di Indonesia semakin baik dan meningkat,” pungkasnya.
