Berita

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, saat meninjau fasilitas pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 Juni 2025/Istimewa

Politik

Tinjau Puskeswan Ragunan, Legislator PDIP Usulkan BPJS Hewan untuk Warga Jakarta

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 03:22 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, kaget dengan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh tim dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan.

“Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan,” kata Kenneth usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 4 Juni 2025.

Perbaikan signifikan dalam pelayanan dan perawatan hewan yang di antarana pemberian pakan yang lebih layak.


“Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik,” ujar Kenneth.

Dari sini, Kenneth juga mengapresiasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Hasudungan Sidabalok, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskeswan.

“Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih dikerjakan serbamanual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa,” tambahnya.

Dalam sidaknya, Kent juga menyoroti rencana inovatif dari Puskeswan yakni pembangunan pet hotel yang dapat dimanfaatkan warga dalam menitipkan hewan peliharaan mereka ketika bepergian keluar kota atau luar negeri.

“Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Kenneth.

Tak hanya itu, Kenneth juga mendukung penuh wacana pengembangan program BPJS Hewan yang sedang digodok oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP). 

“Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik. Nah dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya,” paparnya.

Nantinya, BPJS Hewan akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip, sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis dan bisa di-upgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat.

Sementara itu, Hasudungan Sidabalok menyampaikan, program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan bakal diawali dengan studi kelayakan pada tahun ini, sebelum uji coba pada 2026.

"Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” jelas Hasudungan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya