Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapat dua rapor merah selama tujuh bulan sejak pelantikan.
Hal itu terpotret dalam rilis terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA bertajuk “7 Bulan Prabowo–Gibran: 5 Rapor Biru 2 Rapor Merah”.
“Rapor merah pertama adalah masalah lapangan pekerjaan. Sebanyak 60,8 persen menyatakan mencari pekerjaan sekarang semakin sulit dibanding tahun lalu. Hanya 11 persen yang semakin mudah mencari pekerjaan, 26,5 persen sama saja,” ujar Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby seperti dikutip dari YouTube LSI Denny JA, Rabu, 4 Mei 2025.
Rapor merah kedua yakni sulitnya masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok.
“58,3 persen masyarakat menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat/sulit dibandingkan tahun lalu,” kata Adjie.
Ditambahkan Adjie, hanya 10,3 persen publik yang merasa pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dan sisanya 31,0 persen masyarakat merasa sama saja dari sebelum-sebelumnya.
Adjie mengurai ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab dua rapor merah di bidang spesifik tersebut.
“Ada empat alasan utama mengapa tekanan ini muncul dalam fase awal pemerintahan. Pertama, tahap awal implementasi,” urainya.
Ia menyebut banyak program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Hilirisasi, BPI Danantara, hingga Koperasi Merah Putih masih dalam tahap uji coba.
“Dampak nyatanya belum dirasakan publik. Ini program besar yang manfaatnya akan terasa tapi memerlukan waktu lebih panjang,” kata Adjie.
Kedua, pertumbuhan ekonomi masih di bawah target. Di kuartal ini, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat di bawah 5 persen, terlalu lemah untuk menyerap tenaga kerja secara masif.
“Dalam politik ekonomi, angka 5 persen adalah garis batas antara harapan dan kekhawatiran,” katanya.
Faktor ketiga, adalah ekspektasi publik yang terlampau tinggi terhadap pemerintahan Prabowo. Terpilihnya Prabowo dengan dukungan besar memantik harapan rakyat yang menjulang.
“Namun teori psikologi politik mengingatkan, semakin tinggi harapan, semakin keras bunyi kecewa saat realitas belum menyusul,” ujarnya.
Terakhir, terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup massif. Setidaknya, hanya dalam dua bulan pertama tahun ini (1 Januari – 10 Maret), 73.992 kasus PHK tercatat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Di balik angka itu ada cerita anak putus sekolah, cicilan rumah macet, dan warung yang tak jadi buka.
“PHK tak hanya melanda buruh, industri hotel dan restoran, tapi juga pekerja intelektual seperti wartawan,” tandasnya.
Survei LSI Denny JA dilakukan pada medio 16–31 Mei 2025, menggunakan metode
multi stage random sampling terhadap 1.200 responden, menampilkan dua wajah dari pemerintahan Prabowo–Gibran.
Survei ini memiliki
margin of error kurang lebih 2,9 persen dan diperkuat dengan riset kualitatif, wawancara mendalam, FGD, dan analisis media.
