Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

PKS dan Nasdem Berpotensi Masuk Kabinet di Tengah Isu Reshuffle

RABU, 04 JUNI 2025 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana perombakan kabinet semakin menguat. Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan melakukan reshuffle setelah lebaran Iduladha.

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, Partai Nasdem dan PKS yang tergabung dalam koalisi namun belum mendapat jatah menteri, berpotensi mendapatkan kursi dalam reshuffle mendatang. 

“Kalau dikatakan PKS dan Nasdem mungkin akan mendapatkan jatah, ya mungkin saja,” kata Hensat, sapaan akrabnya kepada redaksi, Rabu, 4 Juni 2025.


Dia juga menyoroti kemungkinan masuknya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak pernah benar-benar berada di luar pemerintahan.

“Dalam deal politik, kenikmatan jabatan yang sudah ada lalu tidak diambil, itu sudah merupakan deal. Misalnya, Puan Maharani tetap menjadi Ketua DPR, padahal dengan kekuatan 80 persen di DPR, bukan perkara sulit menggantinya,” jelas Hensat.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga menyinggung posisi strategis PDIP di lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan jabatan duta besar.

“Akhir-akhir ini, kader PDI Perjuangan juga menyatakan mendapat perintah untuk mendukung program-program Pak Prabowo,” tambahnya.

Meski begitu, Hensat meragukan partai berlambang banteng moncong putih itu akan masuk koalisi secara formal seperti Golkar atau PKB. Namun dukungan dari PDIP tersebut terhadap pemerintahan tetap terbuka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya