BUMN Siapkan Ekosistem Bisnis Kopdes Merah Putih, Pembiayaan hingga Rp3 Miliar per Unit

Kementerian BUMN menyiapkan skema pendanaan dan ekosistem bisnis yang terintegrasi bagi koperasi desa (Kopdes) Merah Putih melalui proyek piloting di 80 hingga 100 titik yang tersebar di berbagai daerah. 

Hal ini disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Satgas Nasional di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Rabu 4 Juni 2025.

Menurut Kartika, koperasi yang dijadikan mock-up atau percontohan adalah koperasi yang sudah aktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan. 

Pemerintah akan mengintegrasikan koperasi-koperasi tersebut dengan ekosistem BUMN, seperti menjadi pengecer pupuk, pelanggan LPG, mitra pembelian gabah untuk Bulog, agen BRILink, dan agen Pos.

“Jika nanti secara ekosistem berbagai perdagangan dan distribusi barang di desa itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih ini, termasuk nanti untuk perdagangan sembako,” ujar Kartika.

Ia menegaskan, keberlanjutan bisnis menjadi kunci utama dalam pengembangan Kopdes Merah Putih. Pemerintah bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tengah menyusun skema pembiayaan berdasarkan skala koperasi dan kebutuhan desa.

Simulasi awal menunjukkan kebutuhan pembiayaan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per koperasi. Skema tersebut terbagi menjadi dua yakni kredit investasi dan modal kerja. 

Kredit investasi dapat digunakan untuk pembelian truk, pembangunan gudang, atau alat pertanian, sementara modal kerja diperuntukkan pembelian stok seperti pupuk, LPG, dan gabah.

“Jadi kita lagi mengukur skalanya, jadi 3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size kooperasi dan desanya masing-masing," jelas Kartika.

Saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan detail dan pengembangan model bisnis untuk koperasi skala kecil hingga besar, sebagai dasar pencairan pembiayaan oleh Himbara.

Dengan pendekatan ini, Kopdes Merah Putih diharapkan tak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga simpul distribusi dan perdagangan barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dalam ekosistem BUMN.