Sejumlah warga menuntut pembubaran BUMDes Ciawijapura Cirebon/RMOLJabar
Sejumlah warga yang menamakan diri Forum Peduli Ciawijapura, Kecamatan Sesukanlebak, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan transparansi dan mekanisme dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Koordinator aksi, Mohamad Rosid menjelaskan, berbagai dugaan muncul di tengah masyarakat mengenai pemerintahan Desa Ciawijapura. Salah satunya soal Direktur Bumdes, yang dijabat oleh anak kuwu atau kepala desa setempat.
"Memang tidak ada aturan secara eksplisit, anggota keluarga kuwu menjadi pengurus BUMDes. Namun mekanisme pengangkatan, harus transparan sesuai aturan serta melibatkan partisipasi masyarakat desa, guna memastikan tidak ada nepotisme," kata Rosid usai audiensi di Pendopo Kantor Desa Ciawijapura Cirebon, dikutip RMOLJabar, Selasa 3 Juni 2025.
Menurutnya, musyawarah desa (musdes) sangat diperlukan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan tentunya masyarakat dilibatkan dalam musyawarah tersebut.
"Keluarga kuwu, boleh saja menjadi pengurus atau ketua BUMDes, selama memenuhi syarat dan melalui mekanisme yang benar. Namun, alangkah baiknya bila diberikan pada warga lain untuk mencegah konflik di masyarakat," ujarnya.
Disinggung hasil audiensi, menurutnya menghasilkan kesepakatan akan adanya perombakan pengurus BUMDes pada Juli mendatang. Dan tentunya masyarakat akan menunggu hingga batas waktu tersebut.
"Kami ingin adanya dalam pemilihan susunan kepengurusan termasuk Direktur BUMDes dipilih masyarakat, melalui Musyawarah Desa," ujarnya.
Sementara itu, Kuwu Ciawijapura, Ade Sri Sumartini, memastikan akan merespons tuntutan warganya dan akan melakukan evaluasi dalam melaksanakan program-program pembangunan di desanya.
Kuwu Ade memastikan akan pro aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan unsur masyarakat, Muspika, dan Pemkab Cirebon.
"Kami akan menjalankan roda Pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, termasuk tahap pembentukan BUMDes, yang disoalkan oleh warga," kata Kuwu Ade.
Ade mengklaim, berbagai tahapan telah dilakukan dalam pembentukan BUMDes, mulai dari sosialisasi dan mekanisme lainnya. Mengenai salah satu anggota keluarganya menjabat Ketua Bumdes, dijelaskan Ade, merupakan hasil dari musyawarah dan melalui mekanisme sosialisasi ke masyarakat.
"Ketua BUMDes tidak ada yang siap. Mengingat, upah yang minim," ujarnya.
Menurut Ade, audiensi yang dilakukan warganya merupakan motivasi bagi pemerintah desa, agar lebih terarah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Adapun BPD yang belum ada keterwakilan masing-masing wilayah, akan segera benahi.
"Untuk kepengurusan BUMDes, kami akan melakukan evaluasi pada Juli mendatang," tutupnya.
