Berita

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Suluh

Banteng Merapat, Lima Pos Menteri di Tangan

SELASA, 03 JUNI 2025 | 18:49 WIB | OLEH: AHMAD KIFLAN WAKIK

PIDATO Presiden Prabowo Subianto soal "kesetiaan" pejabat negara, menjadi topik hangat.

Pidato Prabowo disampaikan dalam sambutan di peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, yang digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025.

Sebagai presiden, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar sumpah jabatan dan mengkhianati rakyat.


Prabowo menegaskan, siapa pun pejabat yang tidak setia kepada negara, melanggar undang-undang, atau melanggar UUD akan disingkirkan tanpa pandang bulu. 

“Negara akan bertindak, negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” tegasnya.

Pesan Prabowo, ditangkap sebagai peringatan keras bagi anggota Kabinet Merah Putih.

Bahkan, apa yang disampaikan Prabowo ditafsirkan bahwa kepala negara sedang merancang perombakan kabinet alias reshuffle.

Sejurus tafsiran pidato itu, Prabowo juga menggelar pertemuan hangat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Konon kabarnya, dari pertemuan itu menjadi awal langkah PDIP untuk bergabung pada koalisi pemerintah.

Kabar yang diterima di kalangan terbatas, PDIP meminta dan akan diberikan 5 kursi menteri jika bergabung.

Memang, PDIP dalam politik koalisi selalu mematok tawaran tinggi. Apalagi, saat ini PDIP berstatus sebagai pemenang Pemilu 2025.

Soal kesetiaan, memang Prabowo tak menyebut siapa yang tidak setia.

Jika yang tidak setia itu dicopot dari kabinet, akankah berjumlah 5 seperti kabar kursi menteri untuk PDIP.

Semua pertanyaan itu akan dijawab Prabowo. Tentu saat mengumumkan reshuffle kabinet nanti.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya