Berita

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Suluh

Banteng Merapat, Lima Pos Menteri di Tangan

SELASA, 03 JUNI 2025 | 18:49 WIB | OLEH: AHMAD KIFLAN WAKIK

PIDATO Presiden Prabowo Subianto soal "kesetiaan" pejabat negara, menjadi topik hangat.

Pidato Prabowo disampaikan dalam sambutan di peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, yang digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025.

Sebagai presiden, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar sumpah jabatan dan mengkhianati rakyat.


Prabowo menegaskan, siapa pun pejabat yang tidak setia kepada negara, melanggar undang-undang, atau melanggar UUD akan disingkirkan tanpa pandang bulu. 

“Negara akan bertindak, negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” tegasnya.

Pesan Prabowo, ditangkap sebagai peringatan keras bagi anggota Kabinet Merah Putih.

Bahkan, apa yang disampaikan Prabowo ditafsirkan bahwa kepala negara sedang merancang perombakan kabinet alias reshuffle.

Sejurus tafsiran pidato itu, Prabowo juga menggelar pertemuan hangat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Konon kabarnya, dari pertemuan itu menjadi awal langkah PDIP untuk bergabung pada koalisi pemerintah.

Kabar yang diterima di kalangan terbatas, PDIP meminta dan akan diberikan 5 kursi menteri jika bergabung.

Memang, PDIP dalam politik koalisi selalu mematok tawaran tinggi. Apalagi, saat ini PDIP berstatus sebagai pemenang Pemilu 2025.

Soal kesetiaan, memang Prabowo tak menyebut siapa yang tidak setia.

Jika yang tidak setia itu dicopot dari kabinet, akankah berjumlah 5 seperti kabar kursi menteri untuk PDIP.

Semua pertanyaan itu akan dijawab Prabowo. Tentu saat mengumumkan reshuffle kabinet nanti.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya