Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Tegaskan Rangkap Jabatan Wakil Menteri di BUMN Sah Secara Hukum

SELASA, 03 JUNI 2025 | 16:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menanggapi adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rangkap jabatan sejumlah wakil menteri sebagai komisaris BUMN, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam praktik tersebut.

“Sampai hari ini, dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada,” tegas Hasan dalam keterangan pers di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurutnya, keputusan pemerintah menunjuk wakil menteri sebagai komisaris BUMN tidak bertentangan dengan konstitusi maupun keputusan hukum yang berlaku.


“Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK. Tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat, silakan. Itu hak konstitusional warga,” kata dia.

Hasan menambahkan, keputusan yang menjadi dasar penunjukan wakil menteri tersebut dibuat pekan lalu dan sudah melalui kajian aturan. Ia juga menegaskan bahwa ada perbedaan perlakuan dalam aturan antara jabatan menteri penuh dan wakil menteri.

“Kalau anggota kabinet, Kepala PCO, memang nggak boleh (rangkap jabatan). Menteri Sekretaris Negara juga nggak boleh. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan,” jelas Hasan.

Ia kembali menekankan bahwa dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 tidak disebutkan larangan bagi wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris.

"Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu, tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh menangkap jabatan," tegasnya.

Berikut ini daftar wakil menteri yang merangkap di BUMN:

1. Suahasil Nazara: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) merangkap Wakil Komisaris Utama Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero).

2. Aminuddin Ma’ruf: Wakil Menteri BUMN merangkap Komisaris PLN.

3. Dony Oskaria: Wakil Menteri BUMN merangkap Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sekaligus Chief Operation Officer (COO) atau Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara.

3. Kartika Wirjoatmodjo: Wakil Menteri BUMN merangkap Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

4. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) merangkap Komisaris BRI.

5. Diana Kusumastuti: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) merangkap Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).

6. Suntana: Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) merangkap Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

7. Yuliot: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) merangkap Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) merangkap Kepala Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

9. Didit Herdiawan Ashaf: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) merangkap Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia.

10. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) merangkap Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

11. Angga Raka Prabowo: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) merangkap Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

12. Silmy Karim: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) merangkap Komisaris Telkom Indonesia.

13. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merangkap Komisaris Telkom Indonesia.

14. Dante Saksono Harbuwono: Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC.

15. Diaz Faisal Malik Hendropriyono: Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) merangkap Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel.

16. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) merangkap Komisaris Telkomsel.

17. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) merangkap Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel.

18. Juri Ardiantoro: Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) merangkap Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

19. Donny Ermawan Taufanto: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) merangkap Komisaris Utama PT Dahana.

20. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI)/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merangkap Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG.

21. Dyah Roro Esti Widya Putri: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) merangkap Komisaris Utama PT Sarinah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya