Wakil Ketua MPR Dr. Eddy Soeparno/Ist
Environmental, Social and Governance (ESG) semula hanya menjadi upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan. Namun kini, merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Dr. Eddy Soeparno saat menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menyampaikan, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan
"Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah proaktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi license to operate," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Juni 2025.
Bahkan, kata Eddy, negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"Artinya, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak," tuturnya.
Wakil Ketua Umum PAN itu berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh.
Pasalnya, kata Eddy lagi, hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.
“Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi dan pembuangan limbah ke laut," katanya.
"Hal ini harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melaksanakan ESG secara konsekuen, transparan dan siap di audit jika perlu," pungkasnya.
