Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani/RMOL

Politik

Kritik Sekolah Transformasi Garuda, Komisi X DPR: Jangan Seperti Bimbel Dibiayai Negara

SENIN, 02 JUNI 2025 | 23:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI meminta pemerintah menjelaskan secara detail terkait ihwal Sekolah Garuda Transformasi Mandiri. Khususnya, dasar penunjukan 12 sekolah mandiri disubsidi atau di bawah naungan Sekolah Garuda.

"Kami mendukung penuh Sekolah Garuda, tapi untuk Sekolah Transformasi Garuda, kami pertanyakan penunjukannya, sekolah-sekolah transformasi ini kan sekolah-sekolah yang sudah mandiri, kenapa harus disubsidi?" kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, kepada wartawan, Senin, 2 Mei 2025.

Legislator dari Fraksi PKB itu bahkan mempertanyakan dalil pembuatan Sekolah Garuda Transformasi adalah guna mengoptimalkan potensi sekolah dan madrasah dalam mengantarkan siswanya menuju perguruan tinggi terbaik dunia.


"Kalau alasannya mempersiapkan agar bisa masuk kampus top dunia, kenapa kita tidak berpikir membuat kampus sendiri sekelas kampus-kampus besar di dunia?" kritiknya.

Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu justru menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran Sekolah Garuda Transformasi untuk memperbanyak beasiswa bagi peserta didik di Tanah Air ke jenjang perguruan tinggi.

"Lebih baik anggaran sekolah transformasi itu digunakan untuk memperbanyak beasiswa, agar kita pastikan anak-anak Indonesia bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Lalu.

"Intinya, Sekolah unggul Garuda kami sangat dukung penuh, Sekolah Transformasi Garuda yang saat ini dipilih, kami pertanyakan. Jangan seolah-olah, sekolah-sekolah tersebut seperti bimbel dengan disubsidi negara," imbuhnya menegaskan.

Untuk itu, Lalu Hadrian mengajak pemerintah untuk berpikir ulang dalam membuat kebijakan Sekolah Transformasi Garuda tersebut. 

Ia pun mengingatkan dampak negatif dari pengoperasian Sekolah Transformasi Garuda. Program itu dikhawatirkan bakal membuat stigma buruk terhadap upaya pemerataan pendidikan yang diperjuangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Lebih baik kita harus mulai berpikir untuk membuat kampus sekelas dunia di negara sendiri. Jangan membuat stigma di masyarakat bahwa sekolah-sekolah di luar Sekolah Transformasi Garuda tersebut tidak ada yang unggul sehingga masyarakat mempertanyakan pemerataan kualitas pendidikan," pungkasnya. 

Program Sekolah Garuda Transformasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 merupakan bagian dari dua skema besar dalam program Sekolah Garuda yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Tidak hanya menyasar siswa, program ini juga diberikan untuk guru dan manajemen sekolah, serta fokus pada pengembangan kualitas sekolah yang telah ada.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya