Berita

Anggota Timwas Haji DPR, Adies Kadir (tengah)/Ist

Politik

Timwas DPR: Pelayanan Haji Reguler Harusnya Bisa Dekati Standar ONH Plus

SENIN, 02 JUNI 2025 | 17:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kualitas pelayanan haji reguler di Indonesia dinilai belum berjalan maksimal. Jemaah reguler seharusnya bisa mendapat fasilitas mendekati standar layanan haji khusus (ONH Plus) jika manajemen anggaran dilakukan lebih efisien dan terukur.

Demikian antara lain disampaikan anggota Timwas Haji DPR, Adies Kadir dalam rapat bersama mitra kerja terkait haji di Alqimma Hall, Mekkah, Arab Saudi, Senin, 2 Juni 2025 waktu setempat.

Wakil Ketua DPR ini mendapati fakta jemaah haji reguler Indonesia mendapatkan fasilitas dengan kategori terendah.
 

 
“Ada satu hal yang cukup membuat kita miris. Ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Kami terpukul jemaah haji Indonesia adalah paling murah dan masuk dalam grade D,” kata Adies Kadir.

Kondisi tersebut mengagetkan lantaran politisi Golkar ini menyebut, kondisi anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji Indonesia seharusnya bisa menghadirkan pelayanan grade B.
 
“Kita ini mampu ke grade B, jemaah reguler bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus seperti bed sofa. Mungkin kalau pengelola haji hitung lebih baik, cost haji masih bisa diturunkan tapi fasilitas tetap ditingkatkan,” lanjut Adies Kadir.

Ia menekankan, kondisi ini akan menjadi catatan penting bagi evaluasi ke depan, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
 
“Ke depan ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang berjumlah 203.500 orang ini bisa mendapatkan fasilitas nyaman, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat,” tegasnya.
 
Selain soal akomodasi dan suhu panas ekstrem, Adies juga menyoroti persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mendapati ada laporan tenaga kesehatan Indonesia sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat.
 
“Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari lorong ke lorong. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya