Berita

Anggota Timwas Haji DPR, Adies Kadir (tengah)/Ist

Politik

Timwas DPR: Pelayanan Haji Reguler Harusnya Bisa Dekati Standar ONH Plus

SENIN, 02 JUNI 2025 | 17:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kualitas pelayanan haji reguler di Indonesia dinilai belum berjalan maksimal. Jemaah reguler seharusnya bisa mendapat fasilitas mendekati standar layanan haji khusus (ONH Plus) jika manajemen anggaran dilakukan lebih efisien dan terukur.

Demikian antara lain disampaikan anggota Timwas Haji DPR, Adies Kadir dalam rapat bersama mitra kerja terkait haji di Alqimma Hall, Mekkah, Arab Saudi, Senin, 2 Juni 2025 waktu setempat.

Wakil Ketua DPR ini mendapati fakta jemaah haji reguler Indonesia mendapatkan fasilitas dengan kategori terendah.
 

 
“Ada satu hal yang cukup membuat kita miris. Ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Kami terpukul jemaah haji Indonesia adalah paling murah dan masuk dalam grade D,” kata Adies Kadir.

Kondisi tersebut mengagetkan lantaran politisi Golkar ini menyebut, kondisi anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji Indonesia seharusnya bisa menghadirkan pelayanan grade B.
 
“Kita ini mampu ke grade B, jemaah reguler bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus seperti bed sofa. Mungkin kalau pengelola haji hitung lebih baik, cost haji masih bisa diturunkan tapi fasilitas tetap ditingkatkan,” lanjut Adies Kadir.

Ia menekankan, kondisi ini akan menjadi catatan penting bagi evaluasi ke depan, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
 
“Ke depan ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang berjumlah 203.500 orang ini bisa mendapatkan fasilitas nyaman, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat,” tegasnya.
 
Selain soal akomodasi dan suhu panas ekstrem, Adies juga menyoroti persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mendapati ada laporan tenaga kesehatan Indonesia sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat.
 
“Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari lorong ke lorong. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya