Berita

Kolase Amran Sulaiman dan logo PPP /RMOL

Politik

Wajar Bila Amran Sulaiman Banyak Ditolak Kader Partai

SABTU, 31 MEI 2025 | 09:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diagendakan sekitar September 2025, eskalasi politik di partai berlambang ka’bah itu kian meningkat .

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) belakangan disebut-sebut mulai gencar menawarkan nama tokoh eksternal partai untuk Muktamar mendatang, salah satunya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, Rommy begitu pragmatis dan spekulatif dalam menjagokan Andi Amran Sulaiman menjadi ketua umum PPP periode 2025-2030, karena latar belakangnya tidak sesuai dengan visi dan misi per?uangan PPP. 


"Ini artinya, ideologi Andi Amran tak sejalan dengan ideologi PPP," kata Jamiluddin, kepada wartawan, Sabtu 31 Mei 2025.

"Karena itu wajar bila dukungan Rommy terhadap Andi Amran mendapat penolakan di internal PPP.  Rommy dituding ingin menggadaikan PPP ke calon eksternal, khususnya pengusaha,“ lanjut Jamiluddinz

Diberitakan RMOL sebelumnya, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy alias Rommy untuk tidak membuat kegaduhan dan perpecahan di internal PPP jelang Muktamar.
 
Ketua DPC PPP Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timut (NTT), Abdul Madjid Nampira, menyatakan selama ini Rommy terlalu banyak merugikan PPP mulai dari kepemimpinannya yang gagal hingga selalu membuat gaduh dan perpecahan di internal PPP.
 
“Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” ujar Madjid, dalam keterangannya, Kamis 29 Mei 2025.

Teranyar, Jurubicara DPP PPP Usman Tokan mengatakan munculnya nama Amran Sulaiman sebagai kandidat ketua umum pun telah memicu reaksi penolakan di internal partai, khususnya di tingkat daerah. 

“Setelah muncul namanya di media, banyak juga respon kader-kader dari daerah. Ada yang senang, tapi banyak juga yang menolak, serta mempertanyakan ketika PPP berdarah-darah di Pemilu Legislatif 2024 yang lalu para kandidat dari eksternal ini lagi pada di mana ya?” ungkapnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya