Berita

Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Demokrasi BEM Universitas Lampung (Unila) Ghraito Arip/dok pribadi

Politik

Kasus Dugaan Joki Jurnal Internasional, BEM Unila Minta Pejabat yang Terlibat Dicopot

SABTU, 31 MEI 2025 | 04:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Demokrasi BEM Universitas Lampung (Unila), Ghraito Arip, menilai kabar pemeriksaan Kemdikti Saintek terhadap beberapa Guru Besar sebagai fenomena puncak gunung es yang banyak terjadi di beberapa kampus Lain.

BEM Unila mengecam dugaan praktik perjokian jurnal internasional yang diduga dilakukan Guru Besar Unila.

“Kami merasa Unila ini keblinger karena telah bangga pernah mendapatkan rekor MURI untuk pengukuhan Guru Besar terbanyak. Padahal kami menilai, Unila sedang mempertontonkan permasalahan sistemik yang diumbar ke publik,” ujar Ghraito Arip, dikutip RMOLLampung, Jumat 30 Mei 2025.


Dia melanjutkan, BEM Unila sedang menginventarisasi nama-nama yang diduga terlibat, termasuk pihak ketiga yang tidak berkontribusi secara substansial terhadap penelitian yang dipublikasi di jurnal internasional.

“Kami menemukan sejumlah nama Guru Besar yang juga pejabat Struktural di Unila yang diduga terlibat. Hampir semua nama yang diduga terlibat merupakan pejabat di LPPM Unila di periode rektor sebelumnya,” sambungnya.

Saat ini, BEM Unila telah membentuk tim advokasi dan dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan pengaduan resmi ke Kemdikti Saintek

“Karena kami yakin apabila tim pemeriksanya dari Unila maka tim tersebut tidak akan bekerja maksimal karena melibatkan nama-nama besar dan pejabat struktural kampus,” lanjutnya

Jika dugaan tersebut terbukti, maka BEM Unila meminta Kemdikti Saintek untuk mencabut gelar Guru Besar untuk mereka yang terlibat dan mencopotnya dari jabatan struktural yang sedang diduduki di Unila.

“Lebih jauh kami meminta Kemdikti Saintek untuk mengevaluasi akreditasi Unila. Karena, apabila kasus ini tidak diberi sanksi yang berat maka akan terus terjadi pelanggaran semacam ini,” pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya