Berita

Universitas Harvard/Ist

Politik

RI Harus Protes AS soal Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing

Jangan Tunggu Negara Lain
JUMAT, 30 MEI 2025 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil langkah diplomatik menyusul kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia.

Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, mendesak Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk menyampaikan keprihatinan secara langsung kepada Menlu AS Marco Rubio. 

Lewat akun X resminya, Dino menilai bahwa penyampaian sikap hanya melalui pejabat di bawah tidak cukup dan ini menjadi ujian kepemimpinan diplomatik Indonesia.


"Pak Menlu RI Sugiono, sudah saatnya anda menelepon Menlu AS Marco Rubio untuk nyatakan prihatin re kebijakan visa yang meresahkan mahasiswa Indonesia," kata Dino, dikutip Jumat 30 Mei 2025.

Dino menekankan pentingnya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan AS bersifat sejajar serta mendorong agar pemerintah tidak menunggu langkah dari negara lain dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Jangan nunggu atau lirik langkah negara lain. Hubungi Marco Rubio, dan dengan kepala dingin namun tegas tagih komitmen yang bersangkutan untuk jaga Kemitraan RI-AS terutama di bidang pendidikan," tegasnya.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump ini merupakan bagian dari tekanan pemerintah terhadap institusi pendidikan tinggi yang dinilai tidak sejalan dengan agenda nasional "America First".

Harvard pun menggugat kebijakan Trump dan saat ini Pengadilan Distrik Massachusetts telah menangguhkan sementara larangan terhadap mahasiswa internasional.

Universitas lain di AS juga berpotensi menghadapi tekanan serupa, mengubah lanskap pendidikan tinggi di negara itu.



Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya