Berita

Universitas Harvard/Ist

Politik

RI Harus Protes AS soal Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing

Jangan Tunggu Negara Lain
JUMAT, 30 MEI 2025 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil langkah diplomatik menyusul kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia.

Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, mendesak Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk menyampaikan keprihatinan secara langsung kepada Menlu AS Marco Rubio. 

Lewat akun X resminya, Dino menilai bahwa penyampaian sikap hanya melalui pejabat di bawah tidak cukup dan ini menjadi ujian kepemimpinan diplomatik Indonesia.


"Pak Menlu RI Sugiono, sudah saatnya anda menelepon Menlu AS Marco Rubio untuk nyatakan prihatin re kebijakan visa yang meresahkan mahasiswa Indonesia," kata Dino, dikutip Jumat 30 Mei 2025.

Dino menekankan pentingnya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan AS bersifat sejajar serta mendorong agar pemerintah tidak menunggu langkah dari negara lain dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Jangan nunggu atau lirik langkah negara lain. Hubungi Marco Rubio, dan dengan kepala dingin namun tegas tagih komitmen yang bersangkutan untuk jaga Kemitraan RI-AS terutama di bidang pendidikan," tegasnya.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump ini merupakan bagian dari tekanan pemerintah terhadap institusi pendidikan tinggi yang dinilai tidak sejalan dengan agenda nasional "America First".

Harvard pun menggugat kebijakan Trump dan saat ini Pengadilan Distrik Massachusetts telah menangguhkan sementara larangan terhadap mahasiswa internasional.

Universitas lain di AS juga berpotensi menghadapi tekanan serupa, mengubah lanskap pendidikan tinggi di negara itu.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya