Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/RMOL

Politik

Jika Haji Isam Masuk PPP, Jokowi Berpotensi Jadi Caketum

KAMIS, 29 MEI 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bursa calon Ketua Umum PPP menjelang Muktamar pada tiga bulan mendatang makin bergeliat dengan wacana bergabungnya pengusaha ternama asal Kalimantan, Haji Isam. 

Menariknya, Haji Isam bukan masuk sebagai caketum. Tapi ia akan gabung ke PPP untuk mengusung kandidat caketum.

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, jika Haji Isam masuk PPP maka peralihan kekuasaan di partai berlambang Kabah itu selesai.


"Kalau benar Haji Isam akan masuk ke PPP, maka dapat diduga perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya," kata Ray Rangkuti kepada wartawan, Kamis, 29 Mei 2025.

"Tentu saja, caketum jabatan paling strategis," sambungnya. 

Ditambahkan Ray, mengambil alih PPP bisa diartikan dengan menempatkan seseorang menjadi ketum. Dan jika Haji Isam akhirnya benar gabung PPP, maka menurut Ray Rangkuti, Jokowi potensial diajukan sebagai caketum pada Muktamar mendatang.

"Jika berhubungan dengan Haji Isam, kemungkinannya ada dua nama. Pertama Amran Sulaiman, dan kedua, Jokowi. Kedua nama ini potensial jadi caketum PPP berikutnya jika benar H Isam akan masuk ke partai ini," ucapnya.

Ray menuturkan, setidaknya ada dua alasan kenapa Jokowi cocok jadi caketum PPP. Pertama, Jokowi saat ini membutuhkan sarana untuk menggerakan visi politiknya. Sebab, PSI yang belakangan mencuatkan nama Jokowi sebagai caketum, dinilai masih terlalu lemah dan kurang mengakar.

"Dibutuhkan parpol yang lebih besar dan mengakar. PPP jelas memenuhi syarat itu. Maka, jika Haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar," paparnya.

Kedua, jika menggaet PPP, akan dengan sendirinya menguatkan kembali posisi politik Jokowi.

"Ketiga, bisa menjadi bakal kendaraan politik bagi Gibran, atau bahkan Bobby. Gabungan PPP dan PSI di 2029 akan sangat diperhitungkan," demikian Ray Rangkuti.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya