Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)/RMOL
Aliran uang hasil pemerasan terhadap agen Tenaga Kerja Asing (TKA) mulai ditelusuri tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020-2023.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 28 Mei 2025," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis pagi, 29 Mei 2025.
Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni M Ariswan Fauzi selaku staf Tata Usaha Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker tahun 2016-2025, Adhitya Narrotama selaku pengantar kerja ahli muda Kemnaker, dan Angga Erlatna selaku pengantar kerja ahli muda Kemnaker.
"Semua saksi hadir dan didalami terkait aliran uang dari para agen TKA serta proses verifikasi dokumen izin TKA yang dilakukan," pungkas Budi.
Sejak Mei 2025 ini, KPK melakukan proses penyidikan dan menetapkan delapan tersangka. Akan tetapi, identitas tersangka belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Para tersangka disebut berhasil mengumpulkan uang mencapai Rp53 miliar dari hasil pemerasan terhadap calon TKA.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Haryanto selaku Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2024-2025. Saat ini Haryanto menjabat sebagai Staf ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional.
Selanjutnya, Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2020-2023, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA tahun 2017-2019, dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA tahun 2024-2025.
Keempat tersangka itu telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Jumat, 23 Mei 2025.
Kemudian empat orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025, Putri Citra Wahyoe selaku Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 yang juga Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
Keempat tersangka tersebut juga telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Senin, 26 Mei 2025.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pasal sangkaan terhadap para tersangka.
"Di mana oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B terhadap para calon kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Asep kepada wartawan, Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah beberapa tempat sejak Selasa, 20 Mei 2025 sampai dengan Jumat, 23 Mei 2025. Dari penggeledahan itu, KPK menyita 11 unit kendaraan mobil, dan 2 unit kendaraan sepeda motor. Kendaraan tersebut sudah dibawa ke Rupbasan KPK di Cawang, Jakarta Timur.
Kendaraan yang disita dan disimpan di Rupbasan, yakni satu unit mobil BMW Type Z3 warna merah, satu unit mobil BMW Type 3201 warna putih, satu unit mobil Honda Civic warna abu-abu, satu unit mobil Wulling Airev warna merah muda, satu unit mobil Wulling Airev warna putih, satu unit mobil Honda Brio warna merah.
Lalu, satu unit mobil Honda HRV warna hitam, satu unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam, satu unit mobil Innova warna hitam, satu unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam, satu unit mobil Honda WRV warna abu-abu, satu unit motor Vespa Primavera warna biru, dan satu unit motor Honda ADV warna putih.
