Berita

Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr./Tangkapan layar RMOL

Dunia

AS Cabut Wajib Vaksin Covid untuk Anak dan Ibu Hamil, Pakar Kesehatan Kaget

RABU, 28 MEI 2025 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., mengumumkan bahwa anak-anak sehat dan ibu hamil tidak lagi diwajibkan menerima vaksin Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Kennedy dalam sebuah video berdurasi 58 detik yang diunggah di platform media sosial X. Ia menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 telah dicabut dari daftar vaksin yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) untuk kelompok tersebut.

Dalam video itu, tidak ada perwakilan dari CDC yang hadir. Ketika dimintai tanggapan, pejabat CDC justru mengarahkan pertanyaan ke Kennedy dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS.


“Saya sangat senang mengumumkan bahwa mulai hari ini, suntikan vaksin Covid untuk anak-anak sehat dan ibu hamil sehat resmi dihapus dari jadwal imunisasi rekomendasi CDC,” kata Kennedy dalam video tersebut, dikutip dari The Guardian, Rabu, 28 Mei 2025.

Keputusan Kennedy ini didukung oleh HHS. 

“Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke depan,” ujar HHS dalam pernyataan tertulis.

Namun, keputusan Kennedy memicu kekhawatiran dari kalangan dokter dan pakar kesehatan masyarakat. Mereka menilai langkah tersebut terburu-buru dan bisa menimbulkan kebingungan.

“Tidak ada data atau informasi baru yang mendasari keputusan ini. Mereka hanya membuat asumsi,” kata Michael Osterholm, Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular di Universitas Minnesota.

Selama ini, pejabat kesehatan AS selalu menganjurkan vaksinasi Covid tahunan untuk semua warga berusia enam bulan ke atas, mengikuti rekomendasi para ahli penyakit menular. Namun seiring meredanya pandemi, muncul wacana untuk lebih memfokuskan vaksinasi pada kelompok lansia—yang memiliki risiko tertinggi mengalami komplikasi serius akibat Covid-19.

CDC sendiri sebenarnya telah menjadwalkan pertemuan pada bulan Juni untuk meninjau kebijakan vaksinasi Covid di musim gugur mendatang. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah hanya merekomendasikan vaksin untuk kelompok berisiko tinggi, namun tetap membebaskan pilihan vaksin bagi kelompok berisiko rendah.

Sayangnya, Kennedy yang dikenal sebagai tokoh antivaksin sebelum menjabat sebagai Menkes, memilih mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu hasil kajian ilmiah dari panel ahli.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses ilmiah yang selama ini menjadi dasar kebijakan kesehatan publik bisa diabaikan begitu saja. 

“Ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika Anda bisa melakukannya terhadap vaksin ini, maka bisa juga terhadap vaksin lain -seperti MMR (campak, gondongan, dan rubela),” kata Osterholm.

Ia dan para ahli lainnya juga mempertanyakan dampak keputusan ini terhadap akses dan pembiayaan vaksin. Misalnya, apakah asuransi kesehatan masih akan menanggung vaksin Covid, dan apakah masyarakat masih bisa dengan mudah mendapatkannya.

“Alasan kita memberi vaksin kepada orang sehat adalah agar mereka tetap terlindungi,” ujar Georges Benjamin, Direktur Eksekutif American Public Health Association.

Perlu diketahui, lebih dari 1,2 juta orang meninggal akibat Covid-19 di AS, kebanyakan adalah lansia. Namun anak-anak juga terdampak: sejak pandemi dimulai, lebih dari 1.300 anak meninggal karena virus corona, menurut data CDC.

Dalam video pengumuman Kennedy, turut hadir Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan Marty Makary bersama Kepala Institut Kesehatan Nasional Jay Bhattacharya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya