Berita

Jubir PPP Usman Tokan (depan-kanan)/Istimewa

Politik

Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum PPP, Jubir: Ada yang Senang Tapi Banyak juga Menolak

SELASA, 27 MEI 2025 | 19:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nama mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, hal ini ternyata menuai beragam respons dari kader partai, dengan banyak yang menolak.

“Apakah Pak Amran berminat atau tidak, kami juga tidak tahu, hanya dengar kabar kalau beliau sudah membangun komunikasi dengan rekan-rekan pengurus di salah satu wilayah di Sulawesi,” kata Jurubicara DPP PPP Usman Tokan dalam keterangan resminya, Selasa 27 Mei 2025.

Menurutnya, munculnya nama Amran Sulaiman sebagai kandidat ketua umum pun telah memicu diskusi di internal partai, khususnya di tingkat daerah. 


“Setelah muncul namanya di media, banyak juga respons kader-kader dari daerah. Ada yang senang, tapi banyak juga yang menolak, serta mempertanyakan ketika PPP berdarah-darah di Pemilu Legislatif 2024 yang lalu para kandidat dari eksternal ini lagi pada di mana ya?” ungkapnya.

Ia menegaskan, siapapun kandidat Ketum PPP nanti harus melalui mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. 

“Semua pengurus dan kader ingin solid, memiliki kesamaan visi untuk membangun partai agar bangkit dan lolos ke Senayan,” tuturnya.

Dalam AD/ART hasil muktamar sebelumnya, kata Tokan, calon ketua umum DPP PPP memang disyaratkan berasal dari internal partai. 

“Apakah ini bisa berubah atau tidak, di Muktamar diserahkan sepenuhnya kepada muktamirin, perlu menjadi catatan bahwa setiap Muktamar selama ini selalu melahirkan ketua umum dr kalangan internal,” jelasnya.

Ia pun mendorong para kandidat dari internal untuk aktif mensosialisasikan program kerja lima tahun ke depan ke daerah-daerah. 

“Saat ini baru Plt Ketua Umum Bapak H. Muhamad Mardiono yang namanya muncul di beberapa Mukerwil untuk dicalonkan menjadi ketua umum partai di muktamar nanti. Sementara Gus Arwani juga berkunjung ke beberapa wilayah tapi belum terdengar pernyataan mendukung beliau. Pak Sandiaga Salahudin Uno dan Amir Uskara dipersilakan melakukan komunikasi politik dengan para pemegang mandat di Muktamar nanti,” tuturnya.

Terkait apakah kandidat Muktamar 2025 akan tetap dari internal atau terbuka untuk eksternal, ia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan forum. 

“Bahkan bisa juga yang akan terjadi di Muktamar nanti adalah proses aklamasi, ada musyawarah untuk mufakat, semua itu bisa terjadi, mari sama-sama kita tunggu perkembangan lebih lanjut,” pungkasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya