Berita

Anak Bangsa Anti Korupsi menggelar demo di depan Gedung KPK, Jakarta/Ist

Nusantara

KPK Diminta Seret Pihak yang Belum Tersentuh di Kasus Eks Bupati Langkat

SELASA, 27 MEI 2025 | 17:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus menggali pihak-pihak lain diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi yang telah menyeret mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

Desakan tersebut disampaikan organisasi mengatasnamakan Anak Bangsa Anti Korupsi dalam upaya mengawal pengusutan kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Langkat pada periode 2020-2022.

“Kami mengapresiasi KPK menangkap eks Bupati Terbit Rencana Perangin Angin dan saudaranya Iskandar Perangin Angin. Namun kami juga mendesak pihak lain yang turut menikmati gratifikasi diproses hukum," demikian sikap Anak Bangsa Anti Korupsi dikutip Selasa, 27 Mei 2025.


Organisasi ini juga sebelumnya telah menggelar demo di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

Massa menduga ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus suap dan gratifikasi eks Bupati Langkat itu.

Anak Bangsa Anti Korupsi lantas menyinggung salah seorang saksi berinisial TS yang beberapa kali dipanggil KPK. Jika ada bukti cukup terkait keterlibatan di kasus itu, maka lembaga pimpinan Setyo Budiyanto ini sudah selayaknya menetapkan sebagai tersangka.  

Massa menilai sudah saatnya KPK meningkatkan status hukum yang bersangkutan, apabila ditemukan cukup bukti atas dugaan keterlibatannya.

"Kami tidak sekadar mendukung KPK, tetapi juga pengingat bahwa rakyat menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Tak ada yang bisa lolos dari pantauan KPK,” tegas mereka.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga semua yang terlibat diproses sesuai hukum,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya