Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, melakukan penandatangan MoU yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang/Ist

Bisnis

MoU RI-China Berpotensi Serap Rp81,5 Triliun dan Ciptakan Belasan Ribu Lapangan Kerja

SENIN, 26 MEI 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok kembali diperkuat melalui penandatanganan Memorandum on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang pada Minggu 25 Mei 2025.

Nota kesepahaman ini dirancang untuk mempererat kemitraan strategis dalam pengembangan industri dan penguatan rantai pasok bilateral. Fokus kerja sama mencakup sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, logistik, teknologi tinggi, serta energi baru dan terbarukan.


Melalui kemitraan ini, kedua negara menargetkan masuknya investasi senilai lebih dari Rp81,5 triliun ke Indonesia. Tak hanya itu, proyek yang akan digarap bersama diproyeksikan menciptakan sekitar 15 ribu lapangan kerja baru di dalam negeri.

“Kedua negara bersepakat untuk mendorong partisipasi berbagai jenis pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Senin 26 Mei 2025.

Menko Airlangga menegaskan bahwa MoU ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi industri nasional berbasis nilai tambah, dengan dukungan investasi berkualitas dan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan kompetitif secara global.

Selain itu dalam kesempatan tersebut juga disepakati Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project, pengembangan proyek-proyek industri di sektor-sektor utama, seperti Batang–Yuanhong, maupun di lokasi-lokasi lain yang disepakati bersama sebagai perluasan dari proyek percontohan awal.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya