Berita

PM Israel Benjamin Netanyahu/Net

Global

Diam-diam Netanyahu Libatkan Perusahaan AS Tak Berpengalaman untuk Distribusikan Bantuan Gaza

SENIN, 26 MEI 2025 | 12:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan setelah media Israel melaporkan bahwa ia menunjuk sebuah perusahaan Amerika Serikat yang tidak dikenal dan tidak berpengalaman untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza tanpa sepengetahuan badan keamanan negara. 

Laporan ini pertama kali diungkap oleh harian Haaretz dan dikutip oleh Anadolu Agency pada Minggu, 25 Mei 2025. 

Menurut Haaretz, Sekretaris Militer Netanyahu, Jenderal Roman Gofman, memberikan mandat kepada perusahaan bernama SRS untuk mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. Penunjukan tersebut dilakukan tanpa tender dan prosedur yang tepat, serta tanpa konsultasi dengan badan keamanan nasional.


Surat kabar itu juga menyebutkan bahwa sejumlah pengusaha Israel dan perwira cadangan mendukung langkah Netanyahu untuk melibatkan perusahaan asing dalam urusan sensitif ini. Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari kantor Perdana Menteri mengenai laporan tersebut.

Kontroversi ini mencuat di tengah meningkatnya kebutuhan mendesak bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana hampir 2,4 juta warga Palestina kini sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional, menurut data Bank Dunia.

Sebelumnya, pada awal Mei, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk menggunakan kontraktor keamanan swasta dari AS dalam distribusi bantuan kemanusiaan. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa distribusi ini akan dimulai paling lambat 24 Mei dan dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan Amerika.

Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang didukung oleh AS, turut mengonfirmasi keterlibatannya dan menyebut akan mendirikan empat pusat distribusi bantuan di wilayah tersebut.

Namun, rencana ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional. PBB dan puluhan lembaga bantuan internasional menolak skema distribusi tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sulit dijalankan secara logistik, dan berpotensi membahayakan warga sipil maupun staf kemanusiaan lokal.

Dalam laporan Radio Angkatan Darat Israel, militer Israel disebutkan berniat untuk mengosongkan Gaza utara dari penduduk sipil dengan membangun pusat-pusat distribusi melalui perusahaan-perusahaan Amerika.

Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Pada pekan lalu, seorang anak Palestina dilaporkan meninggal dunia akibat kekurangan gizi, menggambarkan semakin parahnya kelaparan yang melanda wilayah tersebut di tengah pengepungan berkepanjangan.

Sejak Oktober 2023, militer Israel telah melakukan serangan brutal di Gaza, menyebabkan hampir 53.900 warga Palestina tewas, mayoritas di antaranya adalah wanita dan anak-anak.

Kondisi ini juga telah menarik perhatian hukum internasional. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer yang dilancarkan di Jalur Gaza.

Keterlibatan perusahaan asing dalam penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa pengawasan penuh dari lembaga keamanan Israel dinilai bisa memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sangat genting, serta menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Netanyahu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya