PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan terwujudnya kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Sentimen global yang terus berupaya mengakhiri penggunaan energi fosil untuk beralih ke energi hijau menjadi momentum bagi Indonesia untuk mewujudkan target kemandirian energi nasional itu. Target itu masuk akal karena Indonesia memiliki ragam sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan
Potensi energi terbarukan Indonesia dilukiskan oleh para ahli sebagai cukup melimpah karena semuanya bersumber dari alam. Ragam sumber itu meliputi sinar matahari, angin, air dan panas bumi.
Para pakar energi menjelaskan bahwa dengan panel surya, energi matahari dapat menghasilkan tenaga listrik. Energi yang terkandung dalam angin bisa diubah menjadi listrik dengan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Pembangkit ini memanfaatkan energi kinetik angin untuk memutar baling-baling turbin.Turbin memutar generator untuk menghasilkan tenaga listrik.
Masih menurut pakar, tenaga air (hidropower) juga bisa menghasilkan tenaga listrik ketika sebuah turbin digerakan dengan memanfaatkan aliran air sungai atau bendungan. Begitu juga dengan energi panas bumi (geothermal) yang tersimpan di perut bumi yang dapat menghasilkan listrik atau pemanas.
Oleh inisiatif pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat, ragam potensi energi terbarukan itu telah dimanfaatkan. Namun, karena beberapa keterbatasan dan alasan lainnya, pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan itu relatif masih sangat terbatas. Sudah pasti bahwa maksimalisasi pemanfaatan semua sumber energi terbarukan itu tetap membutuhkan peran dominan dari negara.
Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan. Acara peresmian dipusatkan di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.
Peresmian proyek ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi itu menjadi wujud nyata dari upaya transisi energi yang berkelanjutan menuju kemandirian energi. Catatan para ahli menyebutkan bahwa dari potensi sebesar 19.385 MW, total kapasitas terpasang PLTA sudah mencapai 6.699 MW pada 2022. Sejak 2021, ada 162 unit PLTA di Indonesia.
Maksimalisasi pemanfaatan semua sumber energi terbarukan patut dibahas lagi untuk menindaklanjuti laporan terbaru tentang lonjakan investasi hijau (green investment) di kawasan Asia Tenggara. Laporan itu menyebutkan bahwa lonjakan investasi hijau di Asia Tenggara mencapai 43 persen. Sektor yang paling diminati mencakup pengolahan limbah dan pemanfaatan tenaga surya.
Bertajuk ‘Southeast Asia’s Green Economy’ edisi 6, laporan itu dirilis oleh
Bain & Company, GenZero, Google, Standard Chartered dan Temasek. Berpijak pada hasil kajian yang komprehensif, dilaporkan bahwa jika terus fokus pada investasi hijau, Asia Tenggara berpotensi mencetak pertumbuhan PDB tambahan hingga 120 miliar dolar AS dan menciptakan 900.000 lapangan kerja baru.
Selain itu, realisasi investasi hijau di Asia Tenggara dapat memangkas hingga 50 persen kesenjangan emisi pada tahun 2030. Investasi hijau dipahami sebagai model investasi yang mengintegrasi faktor lingkungan, faktor sosial dan tata kelola saat memfinalkan sebuah keputusan investasi. Tujuannya, investasi tetap prospektif mendatangkan keuntungan dengan tetap merawat keberlanjutan lingkungan hidup yang baik.
Dengan kecenderungan seperti itu, Indonesia tentu saja sangat berkepentingan. Tidak hanya berkait dengan urgensi pemanfaatan energi hijau, melainkan juga ada tiga konteks yang relevan dengan kecenderungan.
Pertama, Presiden Prabowo sudah menargetkan terwujudnya kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Kedua, melimpahnya keberagaman sumber energi terbarukan yang meliputi sinar matahari, angin, air dan panas bumi. Konteks ketiga adalah peluang menciptakan banyak lapangan kerja baru.
Untuk tujuan pemanfaatan energi hijau, beberapa proyek skala besar mulai masuk tahap realisasi. Sebutlah proyek dalam skema ‘Indonesia Grand Package’ bernilai 9,8 miliar dolar AS, yang cakupannya meliputi pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik secara terintegrasi, dari penambangan hingga produksi baterai.
Mega proyek ini juga menggambarkan begitu besarnya minat investor asing untuk berpartisipasi dalam hilirisasi ragam potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Proyek ini digarap oleh konsorsium yang beranggotakan beberapa badan usaha milik negara (BUMN) plus sejumlah perusahaan asing.
Selain itu, mobil listrik pun segera diproduksi di dalam negeri. Dengan investasi sampai 1 miliar dolar AS, produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD (Build Your Dreams), sedang membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat. Pabrik BYD di Subang dirancang dengan target kapasitas produksi sampai 150.000 unit mobil listrik per tahun. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, pabrik ini mulai beroperasi tahun 2026.
Dua proyek besar yang digarap oleh perusahaan-perusahaan asing ini menjadi bukti bahwa Indonesia tetap menarik bagi modal asing. Maka, setelah menghadirkan investor asing untuk produksi baterai mobil listrik dan juga memproduksi mobil listrik, sudah waktunya memberi perhatian lebih bagi penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari sumber-sumber energi terbarukan.
Presiden Prabowo menargetkan terwujudnya kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Pasti banyak tantangan. Namun, penetapan target itu hendaknya dipahami sebagai dorongan dari Presiden kepada para menteri dan semua pihak untuk terus berkreasi dan bekerja lebih sungguh-sungguh. Boleh jadi, demi mewujudkan target itu, presiden menggagas penguatan potensi investasi nasional dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025.
Sangat diharapkan bahwa Danantara menggarisbawahi target kemandirian energi itu. Wajar jika target kemandirian energi juga dibebankan kepada Danantara yang memang didirikan dan difungsikan sebagai salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional.
*Penulis adalah Anggota DPR RI
