Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Perketat Area Pentagon, Pemerintah Trump akan Batasi Gerak Wartawan

SABTU, 24 MEI 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan telah memperketat ruang gerak jurnalis yang bertugas di markas Departemen Pertahanan AS, Pentagon. 

Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, wartawan kini diwajibkan mendapat izin khusus dan pengawalan saat berada di sejumlah area dalam kompleks tersebut, termasuk  wartawan yang sudah mengantongi kredensial resmi dari Departemen Pertahanan yang berkantor pusat di Arlington, Virginia.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan operasional dan melindungi intelijen nasional adalah keharusan yang tak bisa ditawar.


"Meskipun Departemen tetap berkomitmen pada transparansi, Departemen juga berkewajiban untuk melindungi CSNI (intelijen rahasia) dan informasi sensitif yang pengungkapannya tanpa izin dapat membahayakan nyawa anggota Angkatan Bersenjata AS," kata Hegseth dalam memo internal, dikutip Reuters, Sabtu 24 Mei 2025.

Namun, langkah tersebut memicu reaksi keras dari kalangan media. Asosiasi Pers Pentagon, organisasi yang mewakili wartawan peliput isu militer di AS menyebut kebijakan ini sebagai “serangan langsung terhadap kebebasan pers.”

"(Ini) termasuk serangan setelah 11 September 2001, tanpa ada kekhawatiran tentang OP-SEC (operational security) dari pimpinan Departemen Pertahanan," bunyi pernyataan resmi mereka, sambil menegaskan bahwa selama ini wartawan telah memiliki akses ke area-area tak rahasia di Pentagon tanpa hambatan.

Sejak kembali menjabat, Presiden Trump memang  gencar memburu sumber kebocoran informasi di lingkaran dalam pemerintahannya. 

Situasi ini sendiri telah membuat sejumlah media besar seperti New York Times, Washington Post, CNN, dan NBC News menarik staf mereka dari Pentagon dalam rotasi terbaru. 

Kebijakan itu membuka ruang bagi media-media yang dianggap lebih sejalan dengan pemerintahan Trump seperti New York Post, Breitbart, Daily Caller, dan One America News Network.

Trump dan lingkarannya menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada media alternatif untuk mengisi posisi di kelompok pers tetap Pentagon.

Dalam memo yang sama, Hegseth menyebut bahwa wartawan yang tergabung dalam kelompok pers Pentagon akan menerima surat kredensial baru yang lebih menonjolkan identitas mereka sebagai jurnalis.

"Kami juga mengantisipasi pengumuman mendatang tentang langkah-langkah keamanan tambahan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitan (surat kredensial)," demikian bunyi memo tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya