Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Perketat Area Pentagon, Pemerintah Trump akan Batasi Gerak Wartawan

SABTU, 24 MEI 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan telah memperketat ruang gerak jurnalis yang bertugas di markas Departemen Pertahanan AS, Pentagon. 

Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, wartawan kini diwajibkan mendapat izin khusus dan pengawalan saat berada di sejumlah area dalam kompleks tersebut, termasuk  wartawan yang sudah mengantongi kredensial resmi dari Departemen Pertahanan yang berkantor pusat di Arlington, Virginia.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan operasional dan melindungi intelijen nasional adalah keharusan yang tak bisa ditawar.


"Meskipun Departemen tetap berkomitmen pada transparansi, Departemen juga berkewajiban untuk melindungi CSNI (intelijen rahasia) dan informasi sensitif yang pengungkapannya tanpa izin dapat membahayakan nyawa anggota Angkatan Bersenjata AS," kata Hegseth dalam memo internal, dikutip Reuters, Sabtu 24 Mei 2025.

Namun, langkah tersebut memicu reaksi keras dari kalangan media. Asosiasi Pers Pentagon, organisasi yang mewakili wartawan peliput isu militer di AS menyebut kebijakan ini sebagai “serangan langsung terhadap kebebasan pers.”

"(Ini) termasuk serangan setelah 11 September 2001, tanpa ada kekhawatiran tentang OP-SEC (operational security) dari pimpinan Departemen Pertahanan," bunyi pernyataan resmi mereka, sambil menegaskan bahwa selama ini wartawan telah memiliki akses ke area-area tak rahasia di Pentagon tanpa hambatan.

Sejak kembali menjabat, Presiden Trump memang  gencar memburu sumber kebocoran informasi di lingkaran dalam pemerintahannya. 

Situasi ini sendiri telah membuat sejumlah media besar seperti New York Times, Washington Post, CNN, dan NBC News menarik staf mereka dari Pentagon dalam rotasi terbaru. 

Kebijakan itu membuka ruang bagi media-media yang dianggap lebih sejalan dengan pemerintahan Trump seperti New York Post, Breitbart, Daily Caller, dan One America News Network.

Trump dan lingkarannya menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada media alternatif untuk mengisi posisi di kelompok pers tetap Pentagon.

Dalam memo yang sama, Hegseth menyebut bahwa wartawan yang tergabung dalam kelompok pers Pentagon akan menerima surat kredensial baru yang lebih menonjolkan identitas mereka sebagai jurnalis.

"Kami juga mengantisipasi pengumuman mendatang tentang langkah-langkah keamanan tambahan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitan (surat kredensial)," demikian bunyi memo tersebut.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya