Ketua MPR RI, Ahmad Muzani/RMOL
Penunjukan Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, menggantikan Askolani, menuai polemik.
Pasalnya, Djaka Budi Utama disebut memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena dia merupakan mantan anggota Tim Mawar, unit Kopassus yang terlibat dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani berpandangan, penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai sudah dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo.
“Oh, saya kira (sudah dalam) pertimbangan, itu tentu saja itu hak prerogatif presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa dan apa harapannya,” kata Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.
Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menaruh harapan kepada Letjend Djaka Budi Utama bisa memberikan manfaat pada sektor bea cukai.
“Presiden berharap penunjukan Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, perpajakan dan bea cukai,” ujar Sekjen DPP Partai Gerindra ini.
Mengenai penunjukan Djaka Budi Utama yang dikaitkan dengan kedekatannya dengan Presiden Prabowo, Muzani kembali mengatakan bahwa Kepala Negara mempunyai pertimbangan tersendiri untuk memajukan sektor penerimaan negara melalui bea dan cukai.
“Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru, menggantikan Askolani yang menjabat periode 2021-2025, Jumat 23 Mei 2025.
Selain itu, Bendahara Negara itu juga melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan Suryo Utomo.
Djaka Budi Utama merupakan seorang TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen). Jabatan terakhirnya sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024.
Djaka lulus dari SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986, lalu melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer dan lulus pada 1990. Ia menempuh berbagai sekolah atau kursus militer, di antaranya Sekolah Staf dan Komando AD (Seskoad), Kursus Komandan Batalyon (Susdanyon), Susunan Komandan Distrik Militer (Susdandim), Sesko TNI, hingga Lemhannas RI.
Selama berkarier di militer, Djaka pernah menjadi anggota Tim Mawar, unit Kopassus yang terlibat dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998.
Merujuk pada buku "Menerobos Jalan Buntu; Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia", Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pada 1999 menggelar peradilan untuk 11 orang anggota Tim Mawar yang diduga melakukan penculikan, termasuk Djaka.
Berdasarkan Putusan Perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta telah menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan kepada Kapten Infanteri (saat itu) Djaka Budi Utama.
Setelah terpidana, Djaka tetap melanjutkan karier di lingkungan militer. Ia mendapatkan promosi dan menduduki jabatan strategis sebagai Komandan Yonif (Dan Yon) 115 Macan Lauser pada 2004-2027.
Djaka Budi Utama telah mundur dari TNI per 14 Mei 2025. Ia mengambil pensiun dini menjelang dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai.
"Per tanggal 14 Mei 2025, Letjen TNI Djaka Budi Utama tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif, dan telah memasuki masa pensiun dini,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, Jumat 23 Mei 2025.
