Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Microsoft Dikecam karena Blokir Kata-Kata Terkait Palestina dalam Email Internal

JUMAT, 23 MEI 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Microsoft menghadapi gelombang kritik dari karyawan dan aktivis hak asasi manusia setelah terungkapnya kebijakan penyensoran internal yang memblokir email-email yang mengandung kata-kata terkait Palestina, termasuk “Gaza” dan “genosida”. 

Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Drop Site News dan diangkat ke publik oleh kelompok pro-Palestina di internal perusahaan, No Azure for Apartheid.

Menurut kelompok tersebut, filter otomatis diam-diam diterapkan untuk mencegah penyebaran pesan-pesan yang mengandung kata-kata tertentu yang mengacu pada situasi kemanusiaan di Gaza. 


Istilah seperti "Israel" dan ejaan alternatif "P4lestine" dilaporkan tidak diblokir, menunjukkan selektivitas dalam algoritma penyensoran.

Kelompok No Azure for Apartheid menyebut kebijakan ini sebagai upaya lanjutan dari Microsoft untuk “membungkam ekspresi pro-Palestina” di dalam perusahaan. 

"Ini adalah babak lain dalam kisah panjang budaya intimidasi, pembalasan, penindasan, dan penyensoran Microsoft," tulis mereka dalam pernyataan di media sosial, seperti dimuat New Arab pada Jumat, 23 Mei 2025. 

Kontroversi ini memuncak setelah seorang karyawan Microsoft menginterupsi presentasi Jay Parikh, Wakil Presiden Eksekutif untuk CoreAI, dalam konferensi Build 2025 di Seattle awal pekan ini. Dalam aksinya, karyawan tersebut meneriakkan: "Rakyat saya menderita!" dan "Putuskan hubungan! Bebaskan, bebaskan Palestina!"

Seorang karyawan lain, Joe Lopez, dilaporkan dipecat oleh Microsoft setelah melakukan protes serupa kepada CEO Satya Nadella saat pidato utama acara yang sama. 

Dalam email massal kepada rekan-rekannya, Lopez menyatakan bahwa aksinya dilatari oleh kebungkaman perusahaan atas keterlibatannya dalam kekerasan yang sedang berlangsung di Gaza.

Kelompok Tech for Palestine turut mengecam Microsoft atas insiden tersebut. CEO-nya, Paul Biggar, mengatakan: "Keterlibatan langsung Microsoft dalam genosida akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang sangat tidak mengenakkan bagi Satya Nadella, jika tidak perjalanan ke Den Haag."

Microsoft telah menghadapi kritik sejak Oktober 2023 karena menjalin kerja sama teknologi dengan militer Israel, termasuk dalam hal penyediaan layanan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan lewat platform Azure. 

Teknologi ini, menurut aktivis, telah digunakan dalam operasi militer yang kini disebut sebagai genosida pertama yang didukung AI.

Perusahaan juga dikritik karena memecat staf yang menyuarakan keprihatinan atas kerja sama tersebut dan yang mengadakan peringatan untuk para korban di Gaza, di mana lebih dari 53.700 nyawa telah melayang dalam konflik selama 19 bulan terakhir.

Meskipun Microsoft menyatakan bahwa teknologi yang diberikan bertujuan membantu menemukan sandera yang ditahan di Gaza, banyak pihak memandang alasan tersebut sebagai bentuk pembenaran atas keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Aksi protes terhadap Microsoft terus berlanjut. Dalam konferensi Build, para aktivis menggunakan balon helium bertuliskan "MSFT tech kills" dan “IOF off Azure”, serta melepaskan alat pembuat suara burung sebagai bentuk gangguan simbolik terhadap presentasi teknologi perusahaan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya