Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono/Ist
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono mengungkap tidak adanya pemangkasan anggaran untuk fasilitas dan tunjangan anggota dewan meskipun Pemprov Jawa Barat sedang melakukan efisiensi.
Ono menegaskan, anggaran untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat negara, maupun anggota DPRD, tidak termasuk dalam pos yang dapat dikurangi sebagaimana diatur dalam instrumen resmi pemerintah.
“Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, soal DPRD yang tidak terdampak efisiensi, memang begitu ketentuannya. Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah, ASN, dan pejabat daerah tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,” kata Ono, Rabu 21 Mei 2025.
Menurutnya, satu-satunya penghematan yang dapat dilakukan adalah pada belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya. Ia menyebut pengurangan anggaran tersebut dilakukan karena Gubernur Jabar tidak menggunakan seragam dinas yang telah disediakan.
“Gubernur menolak memakai seragam PDH (Pakaian Dinas Harian), PDL (Pakaian Dinas Lapangan), dan PSL (Pakaian Sipil Lengkap). Jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar tersebut.
Ono mengaku tidak pernah menjahit kain seragam dinas yang diberikan kepada anggota dewan. Meski begitu, ia tetap menerima kain tersebut sebagai bentuk toleransi terhadap preferensi anggota dewan lain.
“Saya lebih suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana, kan ada yang memang senang pakai baju safari,” ujar Ono.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, seminar, atau rapat tanpa hasil yang konkret.
"Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Lagipula, apabila dibagi rata-rata maka anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya Rp3,9 miliar, sedangkan Gubernur mencapai Rp32 miliar per tahun," kata Ono dikutip dari
RMOLJabar.
Dalam data yang diunggah akun Instagram @ono_surono, tidak ada pemangkasan untuk pos seperti gaji, tunjangan komunikasi, kesejahteraan, perumahan, maupun uang operasional pimpinan DPRD. Sementara belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya turun dari Rp275,5 juta menjadi Rp118 juta.
Sebelumnya ramai diberitakan terkait fasilitas untuk anggota DPRD tetap utuh meski APBD Jabar 2025 telah lima kali direvisi. Gaji, tunjangan, uang representasi, hingga operasional pimpinan DPRD tidak mengalami pemangkasan.
