Berita

Suasana RDPU Komisi V DPR bareng perwakilan asosiasi driver online/RMOL

Politik

Komisi V DPR Buka Peluang Bentuk Pansus untuk Godok RUU Angkutan Online

RABU, 21 MEI 2025 | 16:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi V DPR RI memastikan bakal menyusun aturan atau Rancangan Undang-undang (RUU) yang mengatur tentang angkutan online. Pimpinan DPR pun telah memberi arahan kepada Komisi V untuk menyusun RUU tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 66 asosiasi pengemudi angkutan umum berbasis aplikasi atau driver online, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Mei 2025. 

"Kami sudah mendapat perintah dari Pimpinan DPR untuk segera memulai pembahasan Undang-undang angkutan online," ungkap Lasarus. 


Legislator PDIP itu mengatakan, pembahasan RUU tersebut akan melibatkan lintas komisi di DPR dan kementerian terkait. 

Sehingga, Komisi V DPR membuka peluang pembentukan panitia khusus (Pansus) guna membahas RUU Angkutan Online.

"Kalau melihat dari portfolio dari rumah besar penyusun ini, nanti saya berpikir atau saya bahkan mungkin berani menyimpulkan ini nanti rumusnya Pansus, bukan Panja (Panitia Kerja) di Komisi V, tapi Pansus Undang-undang Angkutan Online," papar Lasarus. 

Lebih jauh, Lasarus memastikan bakal melibatkan semua stakeholder terkait untuk membahas aturan itu.

"Bapak ibu sekalian jangan khawatir, seluruh pasal, ayat, yang akan kita bahas nanti semua akan kita konsultasikan dengan teman-teman sekalian. Supaya isi dari Undang-undang ini nanti adalah untuk kepentingan kita semua, bukan kepentingan salah satu kelompok saja," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya