Berita

Kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Ist

Hukum

Kesaksian PDIP Penting Ungkap Kasus Ijazah Jokowi

SELASA, 20 MEI 2025 | 23:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepolisian diharapkan memanggil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara memandang, pemanggilan PDIP penting dilakukan karena partai pimpinan Megawati Soekarnoputri it mengusung Jokowi di Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, hingga Pilpres 2014 dan 2019.

"Ada baiknya juga jika PDIP diperiksa atau setidaknya dimintai keterangannya juga terkait dugaan ijasah palsu Jokowi," ujar Igor kepada RMOL, pada Selasa 20 Mei 2025.


Igor menjelaskan, arsip akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), buku yudisium, ijazah, serta kesaksian para dosen dan teman seangkatan Jokowi juga telah berulang kali disampaikan ke publik.

Akan tetapi, menurutnya, lantaran persoalan ijazah palsu telanjur masuk hingga ke ranah hukum, maka keterangan berbagai pihak yang terkait dengan Jokowi bisa dipertimbangkan untuk diperiksa.

"Sebabnya PDIP merupakan parpol yang mengusung Jokowi sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI," ujar Igor.

"Karena untuk menjadi pejabat negara, salah satu syarat utamanya adalah lolos verifikasi administrasi dari parpol pengusungnya, termasuk soal pendidikan (ijazah) dari kandidat yang akan diusung," sambungnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya