Berita

Demo ojol di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025/RMOL

Nusantara

Modantara: Solusi Demo Ojol Harus Berpijak pada Realitas Ekonomi

SELASA, 20 MEI 2025 | 21:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Demonstrasi yang digelar pengemudi ojek online hari ini mendapat sambutan positif dari Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara).

Menurut Modantara, aksi tersebut menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern.

“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangannya, Selasa, 20 Mei 2025.


Ia menyoroti wacana potongan komisi 10 persen untuk penyedia aplikasi dinilai berisiko dan bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia.

Batasan atas 10 persen komisi akan memaksa beberapa platform lain mengubah model bisnis secara signifikan dan mendadak. Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi.

"Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam," jelasnya.

Hal lain yang disorot Modantara adalah reklasifikasi mitra atau proses mengubah status hukum atau kategorisasi mitra menjadi karyawan bisa memicu hilangnya pekerjaan.
 
“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya, siapa sebenarnya yang terlindungi?" jelasnya.

Gagasan mengubah pengemudi dari mitra menjadi karyawan memang terlihat mulia. Namun Modantara meyakini tujuan tersebut akan jauh dari realita di lapangan.

"Jika skema reklasifikasi mitra diberlakukan, data menunjukkan lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa hilang, dan PDB Indonesia berisiko turun hingga 5,5 persen sebagaimana riset Svara Institute tahun 2023," jelasnya.
 
Di sisi lain, Modantara justru berharap regulasi tarif pengantaran makanan dan barang harus dibedakan.
 
“Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman one day services (ODS) dengan logistik konvensional sangat berbeda, menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan membunuh industri perlahan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya