Penulisan Ulang Sejarah Jangan Sampai Mengaburkan Fakta

Pimpinan DPR RI mengingatkan soal wacana penulisan ulang sejarah Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, dan tidak boleh mengaburkan fakta sejarah. 

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan, bahwa kejujuran dalam narasi sejarah harus dikedepankan.

"Yang penting jangan ada pengaburan atau kemudian penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah. Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah," kata Puan kelas wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2025. 

Puan menuturkan, Komisi X DPR telah memulai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), untuk meminta masukan dari berbagai kalangan, khususnya sejarawan, terkait rencana penulisan ulang sejarah nasional. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut melibatkan perspektif yang beragam dan tetap mengedepankan fakta historis.

"Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," ujar Legislator PDIP ini.

Puan menambahkan, sejarah Indonesia tidak hanya berisi kisah-kisah kebanggaan, tetapi juga peristiwa pahit yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Oleh karena itu, generasi muda harus memahami sejarah secara utuh, baik dan buruknya.

"Memang sejarah itu ada yang baik, ada yang pahit. Tapi bagaimana ke depan harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh perjuangan pahlawan-pahlawan kita," ujarnya.

"Oleh apapun yang terjadi, mereka harus tahu kenapa Indonesia berdiri, pahit dan getirnya, baiknya itu karena memang banyak yang terjadi," imbuh Puan.

Lebih jauh, Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan agar proses penulisan ulang sejarah tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Itu pasti, jangan terburu-burulah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," tandasnya.