Berita

Aliansi Masyarakat NTB Peduli menggelar aksi demonstrasi di depan gedung INKES Yarsi NTB, Senin 19 Mei 2025/Ist

Nusantara

Aliansi Masyarakat NTB Peduli Ketua Yayasan RSI Dinonaktifkan

SENIN, 19 MEI 2025 | 21:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kritik pada kepemimpinan Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat masih berlanjut.

Terkini, ratusan orang dari kelompok yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat NTB Peduli menggelar aksi demonstrasi di depan gedung INKES Yarsi NTB, Senin 19 Mei 2025.

Koordinator lapangan aksi, Saifullah MT mengatakan aksi mereka menuntut penonaktifan Ketua Yayasan Lalu Imam Hambali dan pembenahan total tata kelola lembaga.


“Saat ini kami tidak bisa tinggal membisu melihat lembaga pendidikan dan kesehatan sebesar Yarsi dikelola dengan cara-cara yang tidak pantas,” tegas Syaifullah kepada wartawan.

Kata dia, Ketua Yayasan RSI NTB telah melakukan tindakan yang dianggap mengkhianati amanah. Mereka menuntut agar pembina yayasan segera mengambil langkah hukum dan mencopot Ketua Yayasan dari jabatannya.

Aliansi juga meminta agar pembina dan pengawas yayasan turun langsung melakukan investigasi menyeluruh atas kebijakan dan keputusan yang diambil ketua yayasan selama masa jabatannya.

"Jika ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana, massa mendesak agar langkah hukum segera ditempuh untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan ditegakkan," tegas Syaifullah.

Aksi ini tidak terlepas dari polemik hukum yang melibatkan yayasan dengan kontraktor Soenarijo, terkait proyek renovasi SDIT Yarsi Mataram.

Dalam kasus tersebut, Yayasan RSI NTB digugat karena diduga menunggak pembayaran senilai Rp2,78 miliar dari total nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Agung telah menguatkan kewajiban yayasan untuk membayar utang tersebut. Jika tidak diselesaikan, aset-aset yayasan terancam disita dan dilelang oleh pengadilan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya