Berita

Presiden ke-2 RI Soeharto/Ist

Politik

Gelar Bapak Pembangunan Sama Bergengsi dengan Pahlawan Nasional

MINGGU, 18 MEI 2025 | 12:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tanpa diberi gelar Pahlawan Nasional, Presiden ke-2 RI Soeharto sudah dikenang rakyat sebagai Bapak Pembangunan. Untuk itu, tidak diperlukan untuk Soeharto diperjuangkan diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, saat ini tidak perlu Soeharto diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. 

Selain resisten karena masih bagian dari keluarga Presiden Prabowo Subianto, juga terkesan oleh publik akan lebih memperhatikan sanak familynya.


"Soeharto tidak sebagai pahlawan pun publik sudah mengenalnya sebagai bapak pembangunan. Pembangunan yang luar biasa yang telah dilakukan Soeharto tidak perlu lagi tervalidasi melalui gelar Pahlawan Nasional. Gelar sebagai Bapak Pembangunan sama bergengsinya dengan gelar Pahlawan Nasional," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 18 Mei 2025.

Ia menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kurang populis diberikan saat ini, terlebih Prabowo dikenal dekat dengan keluarga cendana, maka akan memunculkan spekulasi liar atas rencana pemberian gelar tersebut.

"Soeharto tetaplah Soeharto yang dikenang oleh rakyatnya. Tidak perlu gelar Pahlawan Nasional ia sudah dikenang oleh rakyatnya," tuturnya.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Soeharto merupakan presiden di hati rakyatnya dan tetap menjadi kenangan bagi rakyat.

"Untuk itu tidak perlu untuk saat ini Soeharto diperjuangkan menjadi Pahlawan Nasional. Prabowo lebih baik fokus kepada hal-hal penting yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," pungkas Saiful.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya