Berita

Presiden ke-2 RI Soeharto/Ist

Politik

Gelar Bapak Pembangunan Sama Bergengsi dengan Pahlawan Nasional

MINGGU, 18 MEI 2025 | 12:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tanpa diberi gelar Pahlawan Nasional, Presiden ke-2 RI Soeharto sudah dikenang rakyat sebagai Bapak Pembangunan. Untuk itu, tidak diperlukan untuk Soeharto diperjuangkan diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, saat ini tidak perlu Soeharto diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. 

Selain resisten karena masih bagian dari keluarga Presiden Prabowo Subianto, juga terkesan oleh publik akan lebih memperhatikan sanak familynya.


"Soeharto tidak sebagai pahlawan pun publik sudah mengenalnya sebagai bapak pembangunan. Pembangunan yang luar biasa yang telah dilakukan Soeharto tidak perlu lagi tervalidasi melalui gelar Pahlawan Nasional. Gelar sebagai Bapak Pembangunan sama bergengsinya dengan gelar Pahlawan Nasional," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 18 Mei 2025.

Ia menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kurang populis diberikan saat ini, terlebih Prabowo dikenal dekat dengan keluarga cendana, maka akan memunculkan spekulasi liar atas rencana pemberian gelar tersebut.

"Soeharto tetaplah Soeharto yang dikenang oleh rakyatnya. Tidak perlu gelar Pahlawan Nasional ia sudah dikenang oleh rakyatnya," tuturnya.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Soeharto merupakan presiden di hati rakyatnya dan tetap menjadi kenangan bagi rakyat.

"Untuk itu tidak perlu untuk saat ini Soeharto diperjuangkan menjadi Pahlawan Nasional. Prabowo lebih baik fokus kepada hal-hal penting yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," pungkas Saiful.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya