Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Waka MPR Bahas Kerjasama Penurunan Emisi Karbon Bersama Kementerian Ekonomi Jepang

JUMAT, 16 MEI 2025 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, menggelar pertemuan virtual dengan jajaran pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Alam METI Jepang Wakuda Hajime, Direktur Internasional Strategi International Sumber Daya Energi Yaguchi Mai dan jajaran lainnya.

Secara spesifik, pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) serta penguatan sistem perdagangan karbon lintas negara.

Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai target emisi nol bersih Net Zero Emissions pada 2060.


“Transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti efisiensi energi dan peningkatan bauran energi terbarukan. Diperlukan lompatan inovatif, salah satunya melalui adopsi teknologi CCS,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat 16 Mei 2025.

Eddy menyampaikan, CCS adalah pilihan baik dalam mengembangkan low carbon business di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi sektor-sektor industri berat seperti semen, baja, dan pembangkit listrik berbasis batubara.

Teknologi ini, sambungnya, memberikan harapan bagi transisi yang adil, tanpa harus mengorbankan stabilitas energi atau pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti pentingnya instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon sebagai katalisator perubahan perilaku industri.

"Kita tengah menyempurnakan aturan tentang perdagangan karbon untuk memaksimalkan Nilai ekonomi Karbon dan volume perdagangannya. Revisi aturan ini tengah dinantikan pelaku usaha karbon baik dalam maupun luar negeri," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dimensi inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan iklim. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus menjadi momentum untuk membuka lapangan kerja hijau, memberdayakan UMKM, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Dalam proses transisi ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Kerja sama internasional seperti dengan Jepang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," tuturnya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga menambahkan bahwa penjajakan kerja sama dengan Jepang sangat strategis mengingat pengalaman negara tersebut dalam membangun ekosistem industri hijau dan infrastruktur teknologi bersih.

“Jepang telah menjadi mitra penting Indonesia dalam banyak hal. Kami terus mengkaji peluang untuk memperluas kerja sama ke arah pembangunan rendah karbon yang lebih konkret," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya