Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Waka MPR Bahas Kerjasama Penurunan Emisi Karbon Bersama Kementerian Ekonomi Jepang

JUMAT, 16 MEI 2025 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, menggelar pertemuan virtual dengan jajaran pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Alam METI Jepang Wakuda Hajime, Direktur Internasional Strategi International Sumber Daya Energi Yaguchi Mai dan jajaran lainnya.

Secara spesifik, pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) serta penguatan sistem perdagangan karbon lintas negara.

Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai target emisi nol bersih Net Zero Emissions pada 2060.


“Transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti efisiensi energi dan peningkatan bauran energi terbarukan. Diperlukan lompatan inovatif, salah satunya melalui adopsi teknologi CCS,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat 16 Mei 2025.

Eddy menyampaikan, CCS adalah pilihan baik dalam mengembangkan low carbon business di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi sektor-sektor industri berat seperti semen, baja, dan pembangkit listrik berbasis batubara.

Teknologi ini, sambungnya, memberikan harapan bagi transisi yang adil, tanpa harus mengorbankan stabilitas energi atau pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti pentingnya instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon sebagai katalisator perubahan perilaku industri.

"Kita tengah menyempurnakan aturan tentang perdagangan karbon untuk memaksimalkan Nilai ekonomi Karbon dan volume perdagangannya. Revisi aturan ini tengah dinantikan pelaku usaha karbon baik dalam maupun luar negeri," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dimensi inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan iklim. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus menjadi momentum untuk membuka lapangan kerja hijau, memberdayakan UMKM, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Dalam proses transisi ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Kerja sama internasional seperti dengan Jepang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," tuturnya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga menambahkan bahwa penjajakan kerja sama dengan Jepang sangat strategis mengingat pengalaman negara tersebut dalam membangun ekosistem industri hijau dan infrastruktur teknologi bersih.

“Jepang telah menjadi mitra penting Indonesia dalam banyak hal. Kami terus mengkaji peluang untuk memperluas kerja sama ke arah pembangunan rendah karbon yang lebih konkret," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya