Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Waka MPR Bahas Kerjasama Penurunan Emisi Karbon Bersama Kementerian Ekonomi Jepang

JUMAT, 16 MEI 2025 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, menggelar pertemuan virtual dengan jajaran pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Alam METI Jepang Wakuda Hajime, Direktur Internasional Strategi International Sumber Daya Energi Yaguchi Mai dan jajaran lainnya.

Secara spesifik, pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) serta penguatan sistem perdagangan karbon lintas negara.

Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai target emisi nol bersih Net Zero Emissions pada 2060.


“Transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti efisiensi energi dan peningkatan bauran energi terbarukan. Diperlukan lompatan inovatif, salah satunya melalui adopsi teknologi CCS,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat 16 Mei 2025.

Eddy menyampaikan, CCS adalah pilihan baik dalam mengembangkan low carbon business di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi sektor-sektor industri berat seperti semen, baja, dan pembangkit listrik berbasis batubara.

Teknologi ini, sambungnya, memberikan harapan bagi transisi yang adil, tanpa harus mengorbankan stabilitas energi atau pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti pentingnya instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon sebagai katalisator perubahan perilaku industri.

"Kita tengah menyempurnakan aturan tentang perdagangan karbon untuk memaksimalkan Nilai ekonomi Karbon dan volume perdagangannya. Revisi aturan ini tengah dinantikan pelaku usaha karbon baik dalam maupun luar negeri," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dimensi inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan iklim. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus menjadi momentum untuk membuka lapangan kerja hijau, memberdayakan UMKM, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Dalam proses transisi ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Kerja sama internasional seperti dengan Jepang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," tuturnya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga menambahkan bahwa penjajakan kerja sama dengan Jepang sangat strategis mengingat pengalaman negara tersebut dalam membangun ekosistem industri hijau dan infrastruktur teknologi bersih.

“Jepang telah menjadi mitra penting Indonesia dalam banyak hal. Kami terus mengkaji peluang untuk memperluas kerja sama ke arah pembangunan rendah karbon yang lebih konkret," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya