Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Waka MPR Bahas Kerjasama Penurunan Emisi Karbon Bersama Kementerian Ekonomi Jepang

JUMAT, 16 MEI 2025 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, menggelar pertemuan virtual dengan jajaran pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Alam METI Jepang Wakuda Hajime, Direktur Internasional Strategi International Sumber Daya Energi Yaguchi Mai dan jajaran lainnya.

Secara spesifik, pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) serta penguatan sistem perdagangan karbon lintas negara.

Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai target emisi nol bersih Net Zero Emissions pada 2060.


“Transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti efisiensi energi dan peningkatan bauran energi terbarukan. Diperlukan lompatan inovatif, salah satunya melalui adopsi teknologi CCS,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat 16 Mei 2025.

Eddy menyampaikan, CCS adalah pilihan baik dalam mengembangkan low carbon business di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi sektor-sektor industri berat seperti semen, baja, dan pembangkit listrik berbasis batubara.

Teknologi ini, sambungnya, memberikan harapan bagi transisi yang adil, tanpa harus mengorbankan stabilitas energi atau pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti pentingnya instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon sebagai katalisator perubahan perilaku industri.

"Kita tengah menyempurnakan aturan tentang perdagangan karbon untuk memaksimalkan Nilai ekonomi Karbon dan volume perdagangannya. Revisi aturan ini tengah dinantikan pelaku usaha karbon baik dalam maupun luar negeri," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dimensi inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan iklim. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus menjadi momentum untuk membuka lapangan kerja hijau, memberdayakan UMKM, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Dalam proses transisi ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Kerja sama internasional seperti dengan Jepang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," tuturnya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga menambahkan bahwa penjajakan kerja sama dengan Jepang sangat strategis mengingat pengalaman negara tersebut dalam membangun ekosistem industri hijau dan infrastruktur teknologi bersih.

“Jepang telah menjadi mitra penting Indonesia dalam banyak hal. Kami terus mengkaji peluang untuk memperluas kerja sama ke arah pembangunan rendah karbon yang lebih konkret," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya