Bahlil Minta Restu Prabowo Cabut Izin Proyek Migas Mangkrak

RMOL. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencananya untuk mengevaluasi izin sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang proyeknya terbengkalai atau tidak berjalan. 

Di acara peresmian lapangan minyak Forel dan Terubuk di Kepulauan Natuna pada Jumat, 16 Mei 2025, Bahlil melaporkan bahwa disekitar wilayah tersebut masih terdapat blok-blok minyak yang memiliki izin kelola migas tetapi sudah lama tidak beroperasi. 

"izinnya sudah lama dipegang dan tidak beroperasi dan ini bisa meningkatkan lagi kurang lebih sekitar 5000 sampai dengan 7000 barrel di sekitar sini," paparnya. 

Ia meminta restu Prabowo agar mengizinkannya mencabut izin proyek mangkrak guna mendukung target lifting minyak nasional yang ditetapkan sebesar 900.000 hingga 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2029.

"Kami mohon izin bapak presiden dan mohon arahan sekiranya bapak presiden berkenan kami akan mengevaluasi izin izin ini untuk kita kembalikan kepada KKS lain yang mampu mewujudkan agar bisa meningkatkan lifting untuk menuju kedaulatan energi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bapak presiden," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, strategi yang telah dirancang oleh Kementerian ESDM harus segera diimplementasikan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya ketahanan energi nasional. 

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap izin-izin yang mangkrak bukan semata demi kepentingan pemerintah, tetapi juga demi keberlanjutan investasi dan kepentingan masyarakat.

"Atas nama undang-undang, tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi untuk kebaikan investor, rakyat, bangsa, dan negara," tegasnya.