Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

PDB Jepang Anjlok 0,7 Persen

JUMAT, 16 MEI 2025 | 08:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ekonomi Jepang menyusut untuk pertama kalinya dalam satu tahun terakhir, menunjukkan kerentanan negara tersebut bahkan sebelum dampak penuh dari tarif yang diberlakukan Amerika Serikat dirasakan.

Menurut laporan dari Kantor Kabinet yang dirilis pada Jumat, 15 Mei 2025, produk domestik bruto (PDB) Jepang yang sudah disesuaikan dengan inflasi turun sebesar 0,7 persen pada kuartal pertama tahun ini jika dihitung secara tahunan. Angka ini lebih buruk dari perkiraan rata-rata para ekonom yang memperkirakan penurunan hanya sekitar 0,3 persen.

Dikutip dari Bloomberg, penurunan ekspor bersih menjadi salah satu penyebab utama melemahnya PDB, terutama setelah adanya lonjakan pada kuartal sebelumnya. Sementara itu, konsumsi masyarakat, yang menyumbang sekitar separuh perekonomian, nyaris tidak bergerak alias stagnan.


Ini merupakan kontraksi ekonomi pertama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, dan memicu kekhawatiran soal ketahanan ekonomi Jepang di tengah tekanan global, apalagi kebijakan tarif dari Trump akan mulai berlaku penuh pada kuartal ini.

Melemahnya pertumbuhan ini juga memperkuat pandangan bahwa Bank of Japan (BOJ) sebaiknya menghentikan sementara rencana kenaikan suku bunga, sembari mengamati dampak kebijakan tarif tersebut. Apalagi, awal bulan ini BOJ sudah memangkas setengah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang untuk tahun ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya