Berita

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu/Ist

Politik

Kevin Wu Minta Aparat Bertindak ke Ormas yang Rutin Pungut Uang PKL

JUMAT, 16 MEI 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Keberanian para pedagang kaki lima (PKL) dalam bersuara terhadap pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) harus diapresiasi.

Dengan begitu, para PKL mampu mempertahankan pendapatannya demi keluarga, bukan sebaliknya untuk membayar preman saja.

Kira-kira itu pandangan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menanggapi fenomena pungli dan premanisme yang ramai diperbincangkan saat ini.


“Saya memberi apresiasi kepada masyarakat yang berani speak-up ya. Dalam hal ini, adalah para pedagang kaki lima yang kalau mereka sampai berani speak-up ini kan sudah satu kondisi yang mungkin di titik akhir batas kesabaran mereka,” kata Kevin dalam keterangan resminya, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Lanjut Kevin, suara para PKL atau korban harus dibarengi dengan tindakan tegas para aparat keamanan, dalam hal ini TNI atau Polri, beserta Satpol PP untuk mengayomi dan melindungi kelompok masyarakat yang terdampak oleh pungli.

“Nah, ini harusnya jadi momentum bagi para aparat, khususnya dalam hal ini aparat keamanan untuk ketika kelompok masyarakat sudah berani bersuara jangan dibiarkan mereka ini melawan sendirian, melawan kesemena-menaan, dan melawan ketidakadilan,” tegas Kevin.

“Oleh karena itu di Komisi A kami meminta para aparat keamanan, khususnya dari TNI/Polri kemudian dari Satpol PP harusnya sudah menjemput apa yang sudah mereka lakukan ini. Harus ada tindakan tegas, hukum perlu ditegakkan,” sambungnya.

Selain itu, Kevin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kondisi para pedagang. Seperti pihak Pasar Jaya yang mengelola tempat-tempat para pedagang berjualan.

Terakhir, Kevin juga akan turun ke lapangan untuk mendengar langsung permasalahan dari masyarakat.

“Kami sebagai anggota dewan akan sidak. Kami akan turun ke lapangan, kita akan dengar langsung permasalahan seutuhnya seperti apa. Kami bukan hanya ke satu titik, mungkin kami akan random ke beberapa titik,” ujarnya.

Adapun tujuan isu ini penting untuk ditanggapi karena menyangkut kondisi dan kesejahteraan para pedagang.

“Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini. Kita mesti memiliki kepekaan dalam hal sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini. Jadi, tentu kami akan mendorong itu semua,” demikian Kevin.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya