Berita

Aliansi Buruh Indonesia menggelar peringatan 77 tahun Nakba, juga dikenal sebagai Malapetaka Palestina/Ist

Politik

Peringatan 77 Tahun Nakba

Aliansi Buruh Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

KAMIS, 15 MEI 2025 | 21:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gerakan dan perjuangan buruh Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dari gerakan, dan perjuangan buruh dan rakyat dunia.

Demikian dikatakan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Muhammad Rusdi dalam peringatan 77 tahun Nakba, juga dikenal sebagai Malapetaka Palestina, melalui keterangan tertulisnya, Kamis 15 Mei 2025.

Nakba merupakan peristiwa pembersihan etnis sistematis, pendudukan dengan kekerasan, dan pengusiran paksa sekitar 750.000 hingga satu juta orang Palestina, dari rumah dan Tanah Airnya.


"Kami Buruh Indonesia, Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja-Serikat Buruh, yang tergabung dalam Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan, menggelar aksi untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina, dalam perjuangan berkelanjutan untuk keadilan, hak, pembebasan dan kemerdekaan sejati rakyat Palestina," ujar Rusdi.

Aliansi Buruh Indonesia mengutuk tindakan genosida, penjajahan, pendudukan ilegal zionis Israel, yang sedang berlangsung atas 78 persen tanah Palestina, dan kampanye militernya yang brutal di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang mengakibatkan tujuh juta warga Palestina di pengasingan hingga saat ini.

Selama lebih dari tujuh dekade, lanjutnya, kolonialisme zionis Israel telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya terhadap rakyat Palestina, termasuk penyitaan tanah, penghancuran rumah, kekerasan pemukim, pembunuhan, dan serangan militer.

"Termasuk pada hari-hari menjelang peringatan Nakba ini, kita menyaksikan bersama, pasukan Israel terus melancarkan serangkaian serangan ke Gaza, dan melakukan serangan militer paksa ke rumah-rumah Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur," kata Rusdi.

Ia menegaskan, kebiadaban zionis Israel ini harus segera dihentikan, karena telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dan Israel harus diseret ke pengadilan internasional, sebagai penjahat kemanusiaan dan perang.

"Kami menuntut imperialis Inggris dan Amerika Serikat (AS), yang memfasilitasi dan memungkinkan penindasan ini, berhenti mendukung dan mendanai pembantaian rakyat Palestina," kata Rusdi.

Aliansi Buruh Indonesia juga mengutuk, mengkritik dan menyayangkan atas sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat seperti kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Namun, dalam menjalankan tugas ini, PBB sering kali mengalami kesulitan, ambigu, mandul, terutama dalam kasus Palestina.

"Kami turut menuntut dan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk aktif membela rakyat dan bangsa Palestina, serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia, yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945," pungkas Rusdi.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya