Berita

Kuasa hukum PT Mandiri Bangun Makmur, Muannas Alaidid/Net

Hukum

Muannas Alaidid: Penguasaan SHM No 5/Lemo Didasarkan Bukti Administratif dan Peralihan yang Sah

KAMIS, 15 MEI 2025 | 13:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kuasa hukum PT Mandiri Bangun Makmur, Muannas Alaidid memberikan tanggapan soal klaim yang disampaikan Gufroni dari LBH AP PP Muhammadiyah terkait status kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No 5/Lemo.

“Kami dari kuasa hukum PT Mandiri Bangun Makmur merasa perlu memberikan tanggapan untuk meluruskan sejumlah klaim yang menyesatkan, tendensius dan tidak sesuai dengan fakta hukum serta perkembangan administrasi terbaru,” kata Muannas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. 

Muannas menjelaskan, bahwa Gufroni merujuk pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 726/Pdt/1998/PT.Bdg sebagai dasar keabsahan AJB No 202/12/1/1982.


Namun perlu ditegaskan, putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa cap jempol The Pit Nio pada AJB tersebut adalah asli. Bahkan, ungkap Muannas, dalam putusan itu dijelaskan bahwa terdapat putusan pidana yang menyatakan cap jempol tersebut dipalsukan oleh Paul Chandra berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 596/Pid/S/1993/PN.TNG.

“Penggunaan dokumen yang didasarkan pada tindak pidana pemalsuan tetap mengakibatkan cacat hukum, sesuai asas dalam hukum perdata maupun administrasi pertanahan,” jelas Muannas.

Dikatakan Muannas, pembatalan SHM No 5/Lemo oleh Kantor Wilayah BPN Banten bukan membatalkan hak atas dasar masa berlaku sertifikat, melainkan karena ditemukan cacat yuridis dalam proses peralihannya.

Oleh karenanya, apa yang disampaikan Gufroni dari LBH AP PP Muhammadiyah sekaligus kuasa hukum  Charlie Chandra hanya didasarkan pada putusan yang sudah tidak relevan serta tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap ahli waris, dan cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum maupun administrasi terbaru yang telah dibuktikan secara obyektif oleh BPN dan pihak kepolisian. 

“Kami menegaskan kembali bahwa penguasaan atas SHM No 5/Lemo oleh PT Mandiri Bangun Makmur didasarkan pada proses hukum, bukti-bukti administratif yang sah, dan akta peralihan dari ahli waris yang sah,” pungkas Muannas.




Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya