Berita

Kolase Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Net

Nusantara

Ini Plus Minus Atasi Kenakalan Remaja Ala Pramono dan Dedi Mulyadi

KAMIS, 15 MEI 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena kenakalan remaja, mulai dari tawuran, perundungan, hingga perilaku menyimpang lainnya mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat menanggulanginya. 

Menariknya, dua kepala daerah memilih pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi persoalan ini, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dan tidak biasa. Ia menginisiasi program pengiriman anak-anak yang dianggap "nakal" ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter, disiplin, serta pelatihan mental dan fisik. 


"Namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 15 Mei 2025.

Berbeda dengan Dedi, Pramono Anung memilih pendekatan yang lebih lembut dan humanis. Dalam menghadapi tawuran di kawasan Manggarai, misalnya, Pramono mengusung program “Manggarai Bersholawat”. 

Menurut Adi Prayitno, pendekatan spiritual dan kultural bisa menyentuh sisi emosional dan batin anak muda, sehingga potensi kekerasan bisa diredam dari akarnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai persoalan kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak.

“Kalau remaja suka tawuran tentu bonus demografi yang kita bayangkan akan terjadi di 2045 hanyalah sebatas pepesan," tegasnya.

Adi menyimpulkan, yang terpenting hari ini adalah kesadaran semua pihak bahwa menyelamatkan anak muda berarti menyelamatkan masa depan bangsa.

"Tentu setiap gubernur punya selera untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masing-masing. Mau ditempatkan di barak atau pendekatan sholawat tentu ada plus minusnya," pungkasnya.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya