Berita

Kolase Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Net

Nusantara

Ini Plus Minus Atasi Kenakalan Remaja Ala Pramono dan Dedi Mulyadi

KAMIS, 15 MEI 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena kenakalan remaja, mulai dari tawuran, perundungan, hingga perilaku menyimpang lainnya mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat menanggulanginya. 

Menariknya, dua kepala daerah memilih pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi persoalan ini, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dan tidak biasa. Ia menginisiasi program pengiriman anak-anak yang dianggap "nakal" ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter, disiplin, serta pelatihan mental dan fisik. 


"Namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 15 Mei 2025.

Berbeda dengan Dedi, Pramono Anung memilih pendekatan yang lebih lembut dan humanis. Dalam menghadapi tawuran di kawasan Manggarai, misalnya, Pramono mengusung program “Manggarai Bersholawat”. 

Menurut Adi Prayitno, pendekatan spiritual dan kultural bisa menyentuh sisi emosional dan batin anak muda, sehingga potensi kekerasan bisa diredam dari akarnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai persoalan kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak.

“Kalau remaja suka tawuran tentu bonus demografi yang kita bayangkan akan terjadi di 2045 hanyalah sebatas pepesan," tegasnya.

Adi menyimpulkan, yang terpenting hari ini adalah kesadaran semua pihak bahwa menyelamatkan anak muda berarti menyelamatkan masa depan bangsa.

"Tentu setiap gubernur punya selera untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masing-masing. Mau ditempatkan di barak atau pendekatan sholawat tentu ada plus minusnya," pungkasnya.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya