Berita

Kolase Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Net

Nusantara

Ini Plus Minus Atasi Kenakalan Remaja Ala Pramono dan Dedi Mulyadi

KAMIS, 15 MEI 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena kenakalan remaja, mulai dari tawuran, perundungan, hingga perilaku menyimpang lainnya mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat menanggulanginya. 

Menariknya, dua kepala daerah memilih pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi persoalan ini, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dan tidak biasa. Ia menginisiasi program pengiriman anak-anak yang dianggap "nakal" ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter, disiplin, serta pelatihan mental dan fisik. 


"Namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 15 Mei 2025.

Berbeda dengan Dedi, Pramono Anung memilih pendekatan yang lebih lembut dan humanis. Dalam menghadapi tawuran di kawasan Manggarai, misalnya, Pramono mengusung program “Manggarai Bersholawat”. 

Menurut Adi Prayitno, pendekatan spiritual dan kultural bisa menyentuh sisi emosional dan batin anak muda, sehingga potensi kekerasan bisa diredam dari akarnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai persoalan kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak.

“Kalau remaja suka tawuran tentu bonus demografi yang kita bayangkan akan terjadi di 2045 hanyalah sebatas pepesan," tegasnya.

Adi menyimpulkan, yang terpenting hari ini adalah kesadaran semua pihak bahwa menyelamatkan anak muda berarti menyelamatkan masa depan bangsa.

"Tentu setiap gubernur punya selera untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masing-masing. Mau ditempatkan di barak atau pendekatan sholawat tentu ada plus minusnya," pungkasnya.



Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya