Berita

Kolase Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Net

Nusantara

Ini Plus Minus Atasi Kenakalan Remaja Ala Pramono dan Dedi Mulyadi

KAMIS, 15 MEI 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena kenakalan remaja, mulai dari tawuran, perundungan, hingga perilaku menyimpang lainnya mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat menanggulanginya. 

Menariknya, dua kepala daerah memilih pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi persoalan ini, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dan tidak biasa. Ia menginisiasi program pengiriman anak-anak yang dianggap "nakal" ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter, disiplin, serta pelatihan mental dan fisik. 


"Namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 15 Mei 2025.

Berbeda dengan Dedi, Pramono Anung memilih pendekatan yang lebih lembut dan humanis. Dalam menghadapi tawuran di kawasan Manggarai, misalnya, Pramono mengusung program “Manggarai Bersholawat”. 

Menurut Adi Prayitno, pendekatan spiritual dan kultural bisa menyentuh sisi emosional dan batin anak muda, sehingga potensi kekerasan bisa diredam dari akarnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai persoalan kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak.

“Kalau remaja suka tawuran tentu bonus demografi yang kita bayangkan akan terjadi di 2045 hanyalah sebatas pepesan," tegasnya.

Adi menyimpulkan, yang terpenting hari ini adalah kesadaran semua pihak bahwa menyelamatkan anak muda berarti menyelamatkan masa depan bangsa.

"Tentu setiap gubernur punya selera untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masing-masing. Mau ditempatkan di barak atau pendekatan sholawat tentu ada plus minusnya," pungkasnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya