Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam konferensi pers Rabu, 14 Mei 2025 (tangkapan layar/RMOL)
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak menyusul dugaan pemalakan oleh oknum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hingga ormas setempat pada proyek PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, Banten.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Azis Syamsuddin, serta Direktur Legal dan External Affairs PT Chandra Asri Edi Rivai pada Rabu, 14 Mei 2025.
"Pertemuan ini memang dilakukan, diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi karena kami mendapat perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Rosan) sekarang yang berada di luar untuk memfasilitasi terhadap kejadian insiden yang ada di wilayah Cilegon,"kata Todotua, di Kantor BKPM, Jakarta.
Wamen Investasi itu menyayangkan insiden pemalakan yang terjadi di di Proyek Strategis Nasional (PSN) itu. Todotua mengatakan, pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut ke pihak berwenang.
"Intinya, kita menyesali terhadap kejadian yang terjadi, nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum, Polda Banten yang akan turun memeriksa kejadian yang ada, dan itu hasilnya seperti apa itu ranah hukum," kata Todotua.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BKPM akan memberikan efek jera atas kasus yang telah menghambat investasi dalam negeri.
"Intinya ke depannya konteks ini kita mau kasih efek jera khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita," sambung dia.
Alumni Universitas Trisakti itu menegaskan pemerintah saat ini sedang berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang didorong juga oleh sektor investasi.
Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menjamin investasi yang aman di dalam Indonesia.
Menurut Wamen, kasus pemalakan Rp5 triliun oleh oknum Kadin Cs sangat meresahkan dan mengganggu iklim investasi di dalam negeri.
"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi, baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi," tuturnya.
"Dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung," tegas Todotua.
Sebelumnya, proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) viral disorot usai adanya dugaan permintaan 'jatah' proyek Rp5 triliun dari total investasi yang digelontorkan untuk membangun pabrik tersebut.
Dalam unggahan video yang beredar salah satunya melalui akun TikTok
Fakta Banten, pihak-pihak tersebut bertemu dengan perwakilan dari Chengda Engineering Co yang merupakan kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC dan meminta jatah dengan nilai besar.
“Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" ujar pria yang mengenakan seragam putih dan hitam lambang Kadin.
