Berita

Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Indra Hakim Hasibuan/Ist

Politik

PPP Butuh Kepemimpinan Mampu Berkolaborasi Bersama Pemuda

RABU, 14 MEI 2025 | 14:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hasil yang kurang memuaskan pada Pemilu 2024 mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi perubahan iklim politik yang dinamis.

Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Indra Hakim Hasibuan mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi catatan untuk calon ketua umum PPP mendatang menjelang Muktamar 2025.

Kata dia, catatan dan evaluasi ini penting agar eksistensi PPP tetap terjaga setelah pemilihan ketua umum baru.


Catatan pertama, kata dia, kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara strategi partai dan dinamika politik yang berkembang.  

"Perubahan iklim politik yang cepat menuntut partai untuk lebih adaptif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat," kata Indra kepada wartawan, Rabu 14 Mei 2025.

Selanjutnya, kata dia, salah satu faktor utama lainnya dari kegagalan PPP adalah kurangnya upaya maksimal untuk memanfaatkan potensi pemilih milenial yang merupakan kelompok terbesar dalam pemilih, menginginkan figur politik yang dapat berbicara dalam bahasa mereka, yang lebih inklusif, transparan, dan inovatif.

Ketiga, masih kata Indra, melihat kegagalan tersebut, penting bagi PPP untuk menyadari bahwa kedepan harus lebih serius merangkul generasi muda.  

"Pemilu mendatang membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya populer di kalangan tua, tetapi juga memiliki visi yang dapat menginspirasi dan melibatkan pemuda dalam proses politik," katanya.

Indra menambahkan, PPP harus mampu menyiapkan pergantian pemimpin yang mampu berkolaborasi, menciptakan ruang dialog, tidak mengedepankan egosentris kelompok tertentu karena PPP didirikan atas dasar kepentingan bersama, kolektif kolegial.

"Kita berharap ke depan PPP harus lebih inovatif, terbuka, tidak mengedepankan egosentris kelompok tertentu karena PPP adalah partai yang dibangun atas kepentingan bersama, kolektif kolegial," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya