Berita

Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina/Net

Hukum

Loyalis Jokowi Ingin Kasus Dugaan Ijazah Palsu Cepat Dituntaskan

SELASA, 13 MEI 2025 | 09:32 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi seharusnya bisa diselesaikan secara cepat. Sebab ijazah dan berkas aslinya sudah di tangan penyidik di Bareskrim Polri.

"Kita berharap agar proses ini secepatnya bisa berjalan supaya kebenaran itu terjadi," kata Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina kepada RMOL, Selasa, 13 Mei 2025.

Silfester berharap pihak terlapor dan saksi kooperatif dalam menjalani pemeriksaan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Jangan sampai, proses hukum terhambat karena terlapor tidak hadiri panggilan penyidik.


"Harusnya terlapor yang sangat getol, bahkan sampai ke rumah Pak Jokowi menggeruduk terus sampai ke UGM berkoar-koar di media sosial, harusnya mereka sendiri yang memperlancar," kata Silfester.

"Jangan sampai ada alasan enggak datang merasa dikriminalisasi gitu, jangan jadi playing victim," sambungnya.

Untuk laporan di Polda Metro Jaya, penyidik sudah memeriksa tiga terperiksa atau saksi terkait laporan tudingan ijazah palsu.

Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rahmat Himran menyebut hanya tiga terperiksa yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik, yakni Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani.

Sedangkan Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena mengalami kecelakaan di Bandung.

"Hari ini memenuhi panggilan hanya tiga orang dari TPUA sendiri," kata Rahmat di Polda Metro Jaya, Kamis 8 Mei 2025.

Diketahui, adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, menyerahkan ijazah SMAN 6 Solo dan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) ke Bareskrim Polri pada Jumat 9 Mei 2025.

"Kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini," kata Wahyudi kepada wartawan.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya