Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo/Net

Politik

Kajian FTA:

Lima Menteri Peninggalan Jokowi Layak Direshuffle Prabowo, Bahlil Paling Buruk

MINGGU, 11 MEI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kinerja menteri Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang kembali menjabat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tergambar pada hasil kajian Forum Tanah Air (FTA) terkait evaluasi satu semester pemerintahan Presiden Prabowo yang dipublikasi secara daring, Minggu, 11 Mei 2025.

Setidaknya ada lima menteri peninggalan Jokowi yang layak di-reshuffle Presiden Prabowo dalam semester pertama pemerintahan 2024-2029.


"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada di urutan pertama menteri yang perlu di-reshuffle. Urutan kedua ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian," kata tim pengarah kajian angket FTA, Tata Kesantra.

Menteri dengan kinerja terburuk ketiga ada Menteri BUMN, Erick Thohir. Disusul Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

"Seluruh menteri eks Jokowi masuk ke lima besar yang paling layak di-reshuffle," jelasnya.

Tim perumus kajian angket FTA, Donny Handricahyono menambahkan, salah satu alasan buruknya kinerja pemerintah adalah terkait komunikasi politik dan komunikasi publik.

Sisi komunikasi ini harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Sebab tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang.

Hasil kajian FTA, buruknya kemampuan pemerintahan Prabowo mengomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya cukup tinggi.

"Sebanyak 51,9 persen menyatakan kurang mampu, yang menyatakan tidak mampu ada 28,5 persen, dan yang menyatakan mampu hanya 13,6 persen. Sisanya, 6 persen terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu," kata Donny tanpa menjabarkan metode riset yang dilakukannya tersebut.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya