Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo/Net

Politik

Kajian FTA:

Lima Menteri Peninggalan Jokowi Layak Direshuffle Prabowo, Bahlil Paling Buruk

MINGGU, 11 MEI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kinerja menteri Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang kembali menjabat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tergambar pada hasil kajian Forum Tanah Air (FTA) terkait evaluasi satu semester pemerintahan Presiden Prabowo yang dipublikasi secara daring, Minggu, 11 Mei 2025.

Setidaknya ada lima menteri peninggalan Jokowi yang layak di-reshuffle Presiden Prabowo dalam semester pertama pemerintahan 2024-2029.


"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada di urutan pertama menteri yang perlu di-reshuffle. Urutan kedua ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian," kata tim pengarah kajian angket FTA, Tata Kesantra.

Menteri dengan kinerja terburuk ketiga ada Menteri BUMN, Erick Thohir. Disusul Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

"Seluruh menteri eks Jokowi masuk ke lima besar yang paling layak di-reshuffle," jelasnya.

Tim perumus kajian angket FTA, Donny Handricahyono menambahkan, salah satu alasan buruknya kinerja pemerintah adalah terkait komunikasi politik dan komunikasi publik.

Sisi komunikasi ini harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Sebab tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang.

Hasil kajian FTA, buruknya kemampuan pemerintahan Prabowo mengomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya cukup tinggi.

"Sebanyak 51,9 persen menyatakan kurang mampu, yang menyatakan tidak mampu ada 28,5 persen, dan yang menyatakan mampu hanya 13,6 persen. Sisanya, 6 persen terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu," kata Donny tanpa menjabarkan metode riset yang dilakukannya tersebut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya