Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo/Net

Politik

Kajian FTA:

Lima Menteri Peninggalan Jokowi Layak Direshuffle Prabowo, Bahlil Paling Buruk

MINGGU, 11 MEI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kinerja menteri Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang kembali menjabat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tergambar pada hasil kajian Forum Tanah Air (FTA) terkait evaluasi satu semester pemerintahan Presiden Prabowo yang dipublikasi secara daring, Minggu, 11 Mei 2025.

Setidaknya ada lima menteri peninggalan Jokowi yang layak di-reshuffle Presiden Prabowo dalam semester pertama pemerintahan 2024-2029.


"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada di urutan pertama menteri yang perlu di-reshuffle. Urutan kedua ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian," kata tim pengarah kajian angket FTA, Tata Kesantra.

Menteri dengan kinerja terburuk ketiga ada Menteri BUMN, Erick Thohir. Disusul Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

"Seluruh menteri eks Jokowi masuk ke lima besar yang paling layak di-reshuffle," jelasnya.

Tim perumus kajian angket FTA, Donny Handricahyono menambahkan, salah satu alasan buruknya kinerja pemerintah adalah terkait komunikasi politik dan komunikasi publik.

Sisi komunikasi ini harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Sebab tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang.

Hasil kajian FTA, buruknya kemampuan pemerintahan Prabowo mengomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya cukup tinggi.

"Sebanyak 51,9 persen menyatakan kurang mampu, yang menyatakan tidak mampu ada 28,5 persen, dan yang menyatakan mampu hanya 13,6 persen. Sisanya, 6 persen terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu," kata Donny tanpa menjabarkan metode riset yang dilakukannya tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya