Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo/Net

Politik

Kajian FTA:

Lima Menteri Peninggalan Jokowi Layak Direshuffle Prabowo, Bahlil Paling Buruk

MINGGU, 11 MEI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kinerja menteri Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang kembali menjabat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tergambar pada hasil kajian Forum Tanah Air (FTA) terkait evaluasi satu semester pemerintahan Presiden Prabowo yang dipublikasi secara daring, Minggu, 11 Mei 2025.

Setidaknya ada lima menteri peninggalan Jokowi yang layak di-reshuffle Presiden Prabowo dalam semester pertama pemerintahan 2024-2029.


"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada di urutan pertama menteri yang perlu di-reshuffle. Urutan kedua ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian," kata tim pengarah kajian angket FTA, Tata Kesantra.

Menteri dengan kinerja terburuk ketiga ada Menteri BUMN, Erick Thohir. Disusul Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

"Seluruh menteri eks Jokowi masuk ke lima besar yang paling layak di-reshuffle," jelasnya.

Tim perumus kajian angket FTA, Donny Handricahyono menambahkan, salah satu alasan buruknya kinerja pemerintah adalah terkait komunikasi politik dan komunikasi publik.

Sisi komunikasi ini harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Sebab tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang.

Hasil kajian FTA, buruknya kemampuan pemerintahan Prabowo mengomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya cukup tinggi.

"Sebanyak 51,9 persen menyatakan kurang mampu, yang menyatakan tidak mampu ada 28,5 persen, dan yang menyatakan mampu hanya 13,6 persen. Sisanya, 6 persen terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu," kata Donny tanpa menjabarkan metode riset yang dilakukannya tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya