Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo/Net

Politik

Kajian FTA:

Lima Menteri Peninggalan Jokowi Layak Direshuffle Prabowo, Bahlil Paling Buruk

MINGGU, 11 MEI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kinerja menteri Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang kembali menjabat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tergambar pada hasil kajian Forum Tanah Air (FTA) terkait evaluasi satu semester pemerintahan Presiden Prabowo yang dipublikasi secara daring, Minggu, 11 Mei 2025.

Setidaknya ada lima menteri peninggalan Jokowi yang layak di-reshuffle Presiden Prabowo dalam semester pertama pemerintahan 2024-2029.


"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada di urutan pertama menteri yang perlu di-reshuffle. Urutan kedua ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian," kata tim pengarah kajian angket FTA, Tata Kesantra.

Menteri dengan kinerja terburuk ketiga ada Menteri BUMN, Erick Thohir. Disusul Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

"Seluruh menteri eks Jokowi masuk ke lima besar yang paling layak di-reshuffle," jelasnya.

Tim perumus kajian angket FTA, Donny Handricahyono menambahkan, salah satu alasan buruknya kinerja pemerintah adalah terkait komunikasi politik dan komunikasi publik.

Sisi komunikasi ini harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Sebab tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang.

Hasil kajian FTA, buruknya kemampuan pemerintahan Prabowo mengomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya cukup tinggi.

"Sebanyak 51,9 persen menyatakan kurang mampu, yang menyatakan tidak mampu ada 28,5 persen, dan yang menyatakan mampu hanya 13,6 persen. Sisanya, 6 persen terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu," kata Donny tanpa menjabarkan metode riset yang dilakukannya tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya