Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Fiskal

Strategi kebijakan pengelolaan ekonomi pemerintah yang berfokus pada kebijakan fiskal dengan memotong anggaran unit kerja kementerian dan mengejar pendapatan pajak kurang tepat.

“Kebijakan ini mungkin memang memberi sedikit tambahan keleluasaan ruang fiskal, mengatasi defisit anggaran, tapi pemerintah lupa bahwa kebijakan ini memiliki dampak multiplier,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal melalui keterangan tertulisnya, Minggu 11 Mei 2025.

Menurutnya, dengan pemangkasan anggaran kementerian, belanja pemerintah yang selama ini banyak menghidupi industri perhotelan, industri makanan dan industri pendukung lainnya, menjadi kolaps. 

“Kinerja ASN pun saya kira akan menurun. Bagaimana mereka menjalankan program, jika tidak tersedia anggaran,” kata Jose.

Jose menilai, kebijakan fiskal pemerintah saat ini menjadi kontributor terjadinya perlambatan ekonomi. Pemerintah, menurut Jose, harusnya mendahulukan reformasi struktural. 

Jose berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus pada reformasi birokrasi. Bagaimana misalnya mengurangi kebocoran anggaran, bagaimana mengefektifkan penggunaan anggaran, bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk memperbaiki tata kelola lembaga pemerintah dan bagaimana mencegah korupsi. Pemerintah juga perlu mengupayakan restrukturisasi utang. 

“Jadi bukan malah memotong anggaran. Atau kalau pun ada pemotongan, ya tetap realistis dengan menyisir mata anggaran yang benar-benar dianggap tidak atau kurang efektif,” sambungnya. 

Jose mengingatkan bahwa dalam setiap kejadian perlambatan ekonomi hingga terjadinya krisis, kita tidak pernah mau belajar dari masa lalu. 

“Setiap krisis, ekonomi kita terselamatkan oleh UMKM. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar, PHK besar-besaran terjadi. Tapi UMKM tetap resilience, mereka punya kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi sulit, dan tetap bisa bertahan terhadap gempuran berbagai kesulitan," kata Jose.

Jose juga mengimbau agar pemerintah memperkuat sinergi antara pemerintah dengan swasta. Terutama dalam upaya peningkatan kompetensi SDM. 

“Di luar semua itu, ya kembali mengevaluasi semua kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter, bagaimana mencegah inflasi agar kita tidak terperosok lebih dalam. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan seperti sekarang, saya kira mustahil mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen,” pungkas Jose.