Upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus mendapat dukungan dari banyak kalangan.
Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo, Makbul Ramadhani, menyampaikan dukungan tersebut menyusul adanya rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025 lalu.
“Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan koperasi sebagai upaya memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat, jadi ini sangat kita dukung,” kata Makbul dalam keterangannya, Sabtu malam, 10 Mei 2025.
Angkatan Muda Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya adalah pentingnya menerapkan pendekatan
pilot project sebelum skema koperasi diimplementasikan secara nasional.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah agar pelaksanaan program ini diawali dengan pendekatan
pilot project, yakni dengan memilih satu unit koperasi per varian jenis koperasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk dijadikan prototipe uji coba,” imbuhnya.
Menurutnya, strategi ini bertujuan untuk mengembangkan model koperasi yang relevan, efisien, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Melalui uji coba ini, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang koperasi desa merah putih.
“Evaluasi terhadap aspek kelembagaan, pembiayaan, tata kelola, serta manajemen risiko akan lebih terukur dan berbasis data empiris. Temuan dari pilot project ini menjadi dasar untuk menyusun model koperasi yang tervalidasi dan siap direplikasi di seluruh Indonesia,” tambah Makbul.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri menargetkan pembentukan koperasi di lebih dari 80.000 desa, dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun. Maka dari itu, pendekatan berbasis data dan evaluasi dini menjadi penting untuk menghindari potensi pemborosan anggaran dalam implementasi koperasi desa merah putih.
Angkatan Muda Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
