Berita

Kolase logo BIN dan BAIS TNI/RMOL

Politik

Penggabungan BAIS dan BIN Solusi Tak Bikin Boncos APBN

MINGGU, 11 MEI 2025 | 00:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Apabila Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) benar-benar digabung, dimungkinkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tekor.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah memperkirakan hal itu saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Sabtu, 10 Mei 2025.

"Kan gara-gara itu APBN kita jadi kedodoran gitu loh," ujar dia.


Trubus menjelaskan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia secara umum beluk bangkit lebih tinggi, sehingga kebijakan penggabungan merupakan salah satu solusi baik.

"Ini kan ekonomi kondisinya countercyclical, menurun. Tapi kalau procyclical ekonomi naik, ya tidak masalah," terangnya.

"Tapi kalau ekonomi lagi turun kan repot pemborosan, dihadapkan oleh utang, pembangunan PSN yang besar," sambung dia.

Lebih lanjut, Trubus mendorong kepada pemerintah agar memastikan uang rakyat dipergunakan dengan efektif, termasuk menentukan lembaga pemerintah yang layak digabung karena fungsinya sama.

"Jadi maksud saya, kita menekankan bahwa pemerintah dalam menggunakan dana publik itu harus ada pertanggungjawaban publiknya, jangan kemudian seolah-olah itu kewenangan pemerintah," ucapnya.

"Memang benar itu kewenangan pemerintah, tapi kan kewenangan realisasi, tapi itu dana publik. Jadi publik juga diberi laporan lah," demikian Trubus menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya