Berita

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono/Net

Politik

Juli Mendatang, Kemenkop Targetkan 80 Ribu Koperasi Desa Sudah Kantongi Legalitas

SABTU, 10 MEI 2025 | 17:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan legalitas bagi 80 ribu koperasi desa Merah Putih dapat rampung pada Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Gagasan Koperasi Bung Hatta sebagai upaya Mewujudkan Keadilan” yang digelar acara Hybrid, Sabtu 10 Mei 2025.

Menurut Ferry, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip dan kaidah koperasi. Ia menegaskan, pendirian koperasi harus melalui musyawarah desa yang inklusif, dan tidak boleh didominasi oleh kepala desa.


“Dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dibatasi hanya sebagai ex officio pengawas untuk menghindari kooperasi desa ini dihegemoni oleh kepala desa,” ujarnya.

Ferry menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih ini juga harus melibatkan unsur-unsur terbaik dari masyarakat desa agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

“Mudah-mudahan ini ditargetkan bulan Juli bertepatan dengan ulang hari koperasi. 80 ribu koperasi desa ini secara legalitas sudah jadi,” ungkapnya.

Sebab, kata Ferry, pemerintah serius mempercepat pembentukan koperasi desa melalui Instruksi Presiden 9/2025 yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta seluruh kepala daerah mulai dari gubernur hingga wali kota dan bupati.

“Kemarin sudah keluar Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa-Kelurahan yang langsung diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan. Saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian untuk mempercepat ini,” kata Ferry.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya